Gubernur BI Angkat Suara Soal Kebijakan DP Nol Rupiah Pemprov DKI

Pencanangan pembangunan hunian DP nol rupiah. (@aniesbaswedan)Pencanangan pembangunan hunian DP nol rupiah. (@aniesbaswedan)

Pantau.com  – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo angkat bicara soal rencana kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  DKI Jakarta terkait uang muka (down payment/DP) nol rupiah. Pemberian DP nol rupiah, dinilai perlu memiliki landasan legalitas. 


Agus mengatakan legalitas itu diperlukan untuk menghindari risiko yang ditimbulkan dari realisasi pembiayaan hunian tersebut.


“Tentu harus ada keterlibatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan juga ada legalitas, misalnya ada di UU APBN atau APBD, dan ada keputusan hasil pertemuan antara gubernur dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),” ujar Agus, Jakarta, Jumat (26/1/2018).


Agus melanjutkan, sebenarnya pada saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sejumlah program yang menawarkan keringanan untuk memiliki rumah seperti program besutan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Misalnya, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLLP), subsidi selisih bunga, serta subsidi uang muka.


“Kalau pemerintah daerah akan menyusun program DP nol rupiah, dimungkinkan dengan yang disediakan pemerintah pusat,” kata Agus.


Terkait rencana DP nol rupiah, Agus mengingatkan perbankan untuk tidak melanggar batas minimum uang muka yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV).


Peraturan itu menyebutkan, tambah Agus, harus dipatuhi dengan prinsip makroprudensial. Misalnya, untuk memitigasi risiko jika terjadi kredit macet. Dalam 18/16/PBI/2016, BI mensyaratkan uang muka untuk kredit kepemilikan rumah minimal 15 persen dari total nilai atau aset perumahan.


“Kami ingatkan perbankan ikuti arahan BI terkait LTV, mereka tidak boleh melanggar. Tapi kalau ada program pemerintah daerah bisa dikhususkan,” kata Agus.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti