Gubernur BI dan Menkeu Kompak Bicara Mata Uang Virtual atau Cryptocurrency

ilustrasi (weforum.org)ilustrasi (weforum.org)

Pantau.com  Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini kompak angkat suara soal penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency. Keduanya menilai penggunaan mata uang virtual memiliki risiko dan tidak sah sebagai pembayaran resmi. 

Agus Martowardojo, Gubernur BI mengatakan mata uang virtual yang salah satunya berupa bitcoin mempunyai risiko. Selain karena tidak memiliki payung hukum, juga rentan digunakan untuk pencucian uang bahkan pendanaan bagi terorisme. “Oleh karena itu BI menyampaikan, bahwa kita peringatkan untuk jangan melakukan perdagangan, membeli atau menjual bitcoin,” kata Agus ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (23/1/2018).

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai apa yang disampaikan BI soal bahaya mata uang virtual sudah jelas. “Saat ini yang disampaikan BI dan pemerintah sudah cukup jelas. Kita melakukan cukup tepat waktu karena beberapa negara lain melakukan observasi dan mengeluarkan larangan yang sama seperti Korea Selatan,” ujar Sri Mulyani. 

Selain itu Sri Mulyani mengatakan, penggunaan bitcoin untuk transaksi tidak sesuai undang-undang dan dianggap melawan undang-undang. “Kita juga tetap melakukan fungsi pemerintahan menyampaikan pandangan. Dalam hal ini aturan untuk alat transaksi itu (mata uang virtual), tidak legitimate atau tidak sesuai undang-undang jadi itu melawan undang-undang,” kata jelas Sri Mulyani.

Meski demikian Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyerahkannya kepada masyarakat. Hanya saja mesti siap menanggung risikonya jika berinvestasi dengan mata uang virtual.  “(mata uang rupiah) bukan alat pembayaran sah dan sangat jelas di Indonesia harus rupiah. Dari instrumen investasi kita sudah memperingatkan,” lanjut Sri Mulyani. 

Senada dengan gubernur BI, menteri keuangan menilai transaksi bitcoin rawan terhadap pencucian uang atau bahkan pendanaan untuk terorisme.  “Rawan terhadap penggunaan instrumen untuk money laundring maupun untuk financing for terorism. Ini (juga) akan menciptakan bubble bagi mereka yang berpartisipasi maka ini akan menimbulkan risiko pada masyarakat yang telah melakukan atau membeli bitcoin tersebut,” papar menteri keuangan. 

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti