Pantau Flash
Kerusuhan Agama di India: 20 Orang Tewas hingga Masjid Dibakar Massa
Polisi Nyatakan Sertifikat Deposito Sunda Empire di Bank Swiss Palsu
OJK Kaji Ulang Produk Investasi di Bank Antisipasi Kasus Semacam Jiwasraya
Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Magnitudo 6,7
Presiden Jokowi: Draf RUU Ibu Kota Baru Disampaikan ke DPR Setelah Reses

Hitungan Gubernur BI, Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ke Inflasi Kecil

Hitungan Gubernur BI, Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ke Inflasi Kecil Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo (Foto: Antara//Sigid Kurniawan)

Pantau.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini kenaikan iuran yang dibayar masyarakat untuk BPJS Kesehatan tidak akan mengerek naik laju inflasi secara drastis. Perry juga meyakini kenaikan tarif asuransi BPJS Kesehatan sebagai komponen kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) hanya akan berdampak secara sementara.

"Bobot (iuran BPJS Kesehatan) tidak terlalu besar, sehingga dampak terhadap inflasi Insya Allah tidak terlalu besar," ujar Perry.

Oleh karena dampak sementara tersebut, Perry meyakini kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak akan mempengaruhi laju inflasi inti (core inflation) ataupun ke pergerakkan fundamental inflasi.

Di akhir tahun, Bank Sentral masih mengandalkan proyeksi inflasi di bawah 3,5 persen atau bias bawah kerangka sasaran inflasi 2,5-4,5 persen pada tahun ini.

Baca juga: Pertamina Tepis Berita Kenaikan Harga BBM: Itu Hoax!

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju dengan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin yang dibayarkan pemerintah dari Rp23.000 menjadi Rp42.000. Ia bahkan mengusulkan kenaikan iuran khusus untuk PBI berlaku mulai Agustus 2019.

Sedangkan untuk TNI, Polri, dan PNS pusat, Menkeu mengusulkan iuran berdasarkan penghasilan tetap, termasuk tunjangan kinerja dengan maksimal lima persen dari Rp12 juta dan dimulai 1 Oktober 2019.

Untuk peserta mandiri, Menkeu mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II hingga dua kali lipat. Iuran peserta kelas 1 diusulkan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000.

Baca juga: Kata Sri Mulyani Ekonomi RI Tak Seperti Dibayangkan Tumbuh 7 Persen

Usulan Sri Mulyani ini lebih tinggi dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional yakni Rp120 ribu untuk kelas 1 dan Rp80 ribu untuk kelas 2.

Sementara terkait kenaikan iuran peserta mandiri kelas III, Sri Mulyani mengaku setuju dengan usulan DJSN untuk menaikkan iuran dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Iuran untuk peserta mandiri ini diusulkan dapat terlaksana pada Januari 2020, bersamaan dengan kenaikan iuran untuk peserta penerima upah badan usaha.

Adapun maksimal batas upah yang digunakan untuk presentase iuran pekerja swasta tersebut diusulkan naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta dengan presentase iuran tetap sebesar lima persen.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: