Hore, Tarif Pajak untuk UKM Bakal Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)

Pantau.com   Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, berencana akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan aturan baru tersebut bakal berlaku bagi UKM yang berjualan baik secara konvensional maupun digital atau e-commerce. 

“Perlakukan antara bisnis konvensional dan yang sudah digital ekonomi, tetap diperlakukan adil,” kata Sri Mulyani, Selasa (23/1/2018). Menteri keuangan mengaku pihaknya bakal mengidentifikasi seluruh pelaku market place dari merchant baik kalangan atas hingga yang mengelola secara individu melalui media sosial atau medsos.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai positif. “Penurunan tarif ini menjadi bentuk moderasi di saat perekonomian mengalami pelambatan dengan harapan menggairahkan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan pajak,” kata Yustinus. 

Menurut Yustinus, selama ini tarif PPh sebesar 1% dirasakan terlalu tinggi bagi pelaku UKM tertentu. Usulan untuk merevisi PP 26/2013 seharusnya selaras dengan kebijakan dan pengaturan tentang UKM di kementerian dan lembaga yeknis lainnya sehingga Negara hanya memiliki satu kebijakan tunggal yang komprehensif terhadap UKM.

Dia mengusulkan dalam revisi tersebut pemerintah mengatur jangka waktu penggunaan skema pajak UKM maksimal tiga tahun, dengan pembukuan sederhana serta fasilitas penyediaan aplikasi untuk pelaporan yang praktis dan sederhana. Yustinus mengusulkan pemerintah memberlakukan klasifikasi tarif final, contohnya pembebasan pajak untuk wajib pajak dengan omset di bawah Rp300 juta setahun.

Selanjutnya, tarif sebesar 0,25% untuk wajib pajak beromset di atas Rp300 juta sampai Rp600 juta, tarif 0,5% untuk omset di atas Rp600 juta sampai Rp1,8 miliar, dan 1% untuk wajib beromset di atas Rp1,8 miliar sampai Rp4,8 miliar (PPh final 0,5% dan PPN 0,5%). “Hal ini sekaligus sebagai edukasi dan persiapan wajib pajak menjadi pengusaha kena pajak,” kata Yustinus.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti