Ini Daftar 23 Kartu Kredit Wajib Dilapor ke Ditjen Pajak, Ayo Adakah Jenis Kartumu?

Pantau.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meminta data dan informasi nasabah kartu kredit kepada perbankan dan penerbit kartu kredit.

Tapi, kewajiban menyerahkan data dimaksud tidak untuk semua perbankan dan penerbit kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan, menyebutkan ada 23 bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit yang harus menyampaikan data dan informasi nasabah kartu kredit mereka.

“Kepada mereka (penerbit kartu kredit) sudah kami jelaskan tujuan aturan ini dan mereka kooperatif. Era transparasi, mestinya memang dipahami semua orang,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama ketika dihubungi Pantau.com, Selasa (6/2/2018).

Penerbit kartu kredit, mesti menyampaikan data nasabah mereka yang memiliki pembelanjaan atau tagihan, paling sedikit Rp1 miliar dalam setahun. Penyerahan data paling lambat April 2019.

Data yang kudu diserahkan harus memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, perincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit.

Nah, berikut 23 bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit yang wajib lapor ke Ditjen Pajak, yakni:

Pan Indonesia Bank, Ltd.Tbk

PT Bank ANZ Indonesia

PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank Central Asia (BCA) Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

PT Bank MNC Internasional

PT Bank ICBC Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mega Tbk