Ini Kata Eks Menteri Keuangan Soal Nasabah Wajib Lapor Data Kartu Kredit

Chatib Basri. (Pantau.com/Ratih Prastika)Chatib Basri. (Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com  Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis yang akan dimulai Juli 2018 menuntut adanya keterbukaan.

Tidak heran, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal mewajibkan perbankan dan penerbit kartu kredit untuk menyerahkan data nasabahnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan, menyebutkan ada 23 bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit yang harus menyampaikan data dan informasi nasabah kartu kredit mereka.

Hanya saja, nasabah kartu kredit dimaksud yang memiliki tagihan selama Januari-Desember 2018 dengan total tagihan paling sedikit Rp1 milliar.

Ketua Dewan Penasehat Mandiri Institute ini mengatakan jika Ditjen Pajak tidak membuat batasan maka akan kesulitan sendiri. Besaran nilai minimal tagihan kartu kredit yang diwajibkan lapor, juga dapat membantu Ditjen Pajak untuk mengetahui berapa sebenarnya income dari sang pemilik kartu kredit. 

“Kalau setahun minimal Rp1 miliar, dia income Rp4 miliar dan jika income-nya Rp4 miliar, berarti rata-rata Rp300 juta hingga Rp400 juta. Dia (pemegang kartu kredit) mungkin punya kartu kredit di luar (negeri) juga, jadi itu yang akan sangat menentukan impact-nya,” ucap Chatib Basri.

Di sisi, mantan menteri keuangan ini juga mengatakan harus ada jaminan keamanan data oleh pihak perpajakan.

“(Keamanan) harus dijamin dong, bahwa datanya tidak boleh (dibuka) itu harus. Pajak harus jamin pajak mestinya bisa, data pajak kan tidak boleh dibuka orang,” kata Chatib Basri. 

Tim Pantau
Penulis
Martina Prianti