Ini Kata Kemenkeu Soal Mata Uang Virtual atau Cryptocurrency

Headline
ilustrasi (weforum.org)ilustrasi (weforum.org)

Pantau.com Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency. Disampaikan, penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti mengatakan Kemenkeu mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran, untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan mata uang sah di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Disebutkan, kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain, harus dipenuhi dengan uang. Selain itu, mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi.

“Kondisi transaksi semacam itu dapat merugikan masyarakat karena membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuk,” kata Nufransa  dalam siaran pers , Senin malam (22/1/2018).

Lebih lanjut Nufransa mengatakan transaksi mata uang virtual spekulatif, juga dapat menimbulkan risiko penggelembungan nilai yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Karenanya, Kemenkeu akan bekerja sama dengan otoritas keuangan lain untuk mencermati perkembangan penggunaan mata uang virtual berbasis distributed ledger technology seperti Bitcoin.

Tidak hanya itu, dia menyampaikan, Kemenkeu juga akan mengambil langkah terukur yang diperlukan untuk memitigasi risiko peredaran dan penggunaan mata uang virtual. Tujuannya tak lain untuk menjaga kepentingan masyarakat serta menjaga kredibilitas dan stabilitas sistem keuangan.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti