Ini Kata Sri Mulyani Soal Potensi Dampak Kenaikan Harga Minyak

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)

Pantau.com  Harga minyak dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dipatok US$48 per barel. Asumsi itu lebih rendah dari asumsi minyak 2017 yang mencapai US$50 per barel. Bahkan, harga minyak yang ditetapkan pemerintah tahun ini tersebut, juga masih lebih rendah dibandingkan harga rata-rata minyak di pasar dunia. 

Tercatat, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, naik US$25 sen menjadi US$63,62 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Maret, naik 42 sen menjadi ditutup pada US$69,03 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan harga minyak di pasar dunia, memberikan dampak positif dari sisi penerimaan negara. Hanya saja memang, pada saat bersamaan di sisi lainnya memberikan dampak melahirkan potensi kenaikan anggaran untuk subsidi khususnya subsidi energi.

“Nanti akan dilakukan mekanisme untuk menghitung selisih itu (potensi penerimaan negara dengan adanya kenaikan harga minyak dengan potensi melonjaknya anggaran untuk subsidi energi,red ). Setelah diaudit, akan dilakukan pembayaran kembali sesuai pembayaran negara,”kata Sri Mulyani.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp172,41 triliun, naik 2,1% untuk anggaran subsidi dari sebelumnya Rp168,87 triliun. Dari jumlah anggaran subsidi itu, untuk anggaran subsidi energi mencapai sebesar Rp103,37 triliun dan sisanya Rp69,04 triliun untuk subsidi nonenergi. 

Sebelumnya pada tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir 2017 realisasi anggaran subsidi energi mencapai Rp97,6 triliun. Nilai tersebut, setara 108,7% dari jatah subsidi energi dalam APBNP 2017 yang hanya Rp89,9 triliun. Menteri keuangan mengatakan pemerintah bakal sebisa mungkin menjaga keberlangsungan dan kredibilitas APBN. “Dari sisi belanja subsidi juga akan dilakukan mekanisme akuntabilitas,” kata Sri Mulyani. 

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti