Pantau Flash
Bursa Saham Kawasan Naik, IHSG Menguat 15,07 Poin
Eijkman: Flu Babi Membawa Semua Gen yang Pernah Menimbulkan Pandemi
Sudah Ada 29.919 Orang di Indonesia yang Sembuh dari COVID-19
Nadiem Tegaskan Kebijakan: Belajar Merdeka Memiliki Daya Saing Kuat
Pratikno: Janagan Ribut Lagi Soal Reshuffle, Progres Kabinet Berjalan Bagus

Jabatan Komisaris Perusahaan Negara Diisi Sosok dari Kementerian, Wajar?

Headline
Jabatan Komisaris Perusahaan Negara Diisi Sosok dari Kementerian, Wajar? Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Mahendra Sinulingga . (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Pantau.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyampaikan bahwa posisi komisaris perusahaan negara yang diisi oleh sosok dari kementerian atau lembaga merupakan hal wajar.

"Kita kan tahu BUMN dimiliki pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris di BUMN, maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan itu," ujar Arya di Jakarta.

Pernyataan Arya itu menjawab temuan Ombudsman mengenai banyaknya komisaris BUMN yang rangkap jabatan di kementerian atau lembaga pemerintah.

Baca juga: Menteri Erick Jamin Program PEN Dorong UMKM

Menurut Arya, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN berhak menempatkan orangnya dalam rangka mengawasi kinerja perusahaan.

"Jadi sangat wajar kalau dari kementerian atau lembaga juga yang menempati posisi komisaris, yang mewakili kepentingan pemegang saham ya dari pemerintah. Itu logika umum, dimana-mana juga pastinya harus ada mewakili, kalau nggak siapa yang mewakili pemerintah dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah itu kalau bukan dari unsur pemerintah," kata Arya.

Ia menyampaikan, larangan rangkap jabatan bagi PNS adalah larangan untuk menjabat satu jabatan strukrural dengan jabatan struktural lainnya dan/atau dengan jabatan fungsional dan pada Kementerian/Lembaga bukan jabatan di BUMN serta larangan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

"Sesuai regulasi maka Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi bukan termasuk jabatan yang masuk dalam kriteria jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional dari Pegawai Negeri Sipil," paparnya.

Baca juga: Kementerian BUMN Rombak Direksi Pelindo I, Arman Depari Jadi Komisaris

Ia menambahkan terkait aspek benturan kepentingan dewan komisaris adalah yang dapat merugikan BUMN. Apabila perbedaan itu tidak menimbulkan kerugian pada BUMN maka bukan benturan kepentingan.

Arya juga menjawab soal adanya rangkap penghasilan. Menurutnya, penghasilan yang diterima komisaris berbentuk honorarium dan bukan gaji.

"Kalau ada ASN yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu maka ada tambahan honorarium bagi pejabat tersebut," katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: