Pantau Flash
Bawaslu Tegaskan ASN Tidak Netral Jika Petahana Ikut Pilkada
Wagub DKI: Belum Ada Tanda Lonjakan Kasus COVID-19 Akibat Demo
Publik Bisa Akses Seluruh Naskah UU Ciptaker Setelah Diteken Presiden
Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Jadi 381.910 per 23 Oktober
Polri Tetapkan 8 Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung

Jokowi Akan Tunjuk 3 Menteri untuk Atur Bank Tanah, Siapa Saja?

Jokowi Akan Tunjuk 3 Menteri untuk Atur Bank Tanah, Siapa Saja? Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, membeberkan rencana pembentukan bank tanah yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya, dalam pembentukan lembaga Bank Tanah pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai beleid turunan dari UU Ciptaker.

Lebih lanjut, Bank Tanah akan dibentuk di bawah tiga kementerian sekaligus. Selain Kementerian ATR, nantinya akan ada dua kementerian lainnya bakal ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab.

Hanya saja, Sofyan tidak menyebutkan dua Kementerian mana saja yang akan masuk. Namun dirinya memberikan bocoran apabila Kementerian Keuangan kemungkinan besar akan dimasukan karena menyangkut aset negara.

Baca juga: Menteri ATR: UU Cipta Kerja Percepat Penyusunan Tata Ruang

“Organisasi Bank Tanah akan menjadi organisasi yang powerful, terdiri atas tiga orang. Selain Menteri ATR, Pak Jokowi akan menunjuk siapa sebagai komite, apakah mungkin Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, atau PUPR,” ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Sofyan memperkirakan, secara legal, Bank Tanah akan mulai berdiri pada 2021. Sebagai pengelola, pemerintah bakal memberikan kesempatan kepada pihak profesional untuk menempati posisi eksekutif dalam manajemen Bank Tanah yang perekrutannya dilakukan secara terbuka.

Di samping itu, pemerintah juga akan menggandeng tujuh orang yang mengisi posisi Dewan Pengawas Bank Tanah. Tiga orang di antaranya mewakili pemerintah dan empat lainnya mewakili masyarakat atau pengawas independen.

Baca juga: Infografis Pernyataan Presiden Jokowi Pasca Demo Besar Tolak UU Cipta Kerja

Sofyan lalu mengajak pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menjadi dewan pengawas. Misalnya, aktivis agraria. Keberadaan dewan pengawas, kata Sofyan, penting agar kinerja lembaga tersebut tetap transparan dan sesuai dengan marwah pembentukannya. “Kita terbuka, eksekutifnya dari profesional yang mengelola bank tanah,” ucapnya.

Sebagai informasi, Bank tanah merupakan perantara alias intermediary yang mengelola tanah-tanah telantar atau yang habis masa hak guna usahanya (HGU) dan tidak diperpanjang. Sesuai dengan fungsinya, pengelola bank tanah bakal mengalihkan manfaat tanah-tanah tak bertuan menjadi lahan untuk kepentingan masyarakat.

Tanah-tanah tidak produktif itu nantinya akan digunakan sebagai lahan perumahan rakyat di perkotaan yang diberikan kepada rakyat dengan harga murah, bahkan gratis. Bisa juga digunakan untuk pembangunan taman-taman kota atau untuk kepentingan reforma agraria sebagai lahan pertanian. 

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta