Pantau Flash
Menkes Terawan: 9 WNI Positif Korona di Diamond Princess Tidak Sakit Berat
Kompetisi J-League Ditunda Akibat Virus Korona
Pemerintah Berikan Diskon Tarif Pesawat Akibat Serangan Korona
Komisi III DPR RI Desak MenkumHAM Yasonna Laoly Evaluasi Pegawai
Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Mahasiswa IPB Jadi Petani Modern

Kendaraan Angkut Hasil Tambang dan Perkebunan Dilarang Gunakan BBM Subsidi

Headline
Kendaraan Angkut Hasil Tambang dan Perkebunan Dilarang Gunakan BBM Subsidi Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa (tengah) (Foto: Pantau.com/Nani Suherni)

Pantau.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi mengeluarkan surat edaran tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu tahun 2019. Upaya pengendalian ini ungkap Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa karena ada dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di 10 wilayah provinsi.

Surat edaran itu menegaskan larangan penggunaan Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis solar bagi kendaraan pengangkut hasil perkebunann kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan. Kemudian pembelian maksimal 30 liter per hari dan kendaraan dengan 4 roda. Kemudian 60 liter perhari perkendaraan untuk roda 6. 

Baca juga: Pertamina Kebut 8 Proyek Pengurasan Minyak Tahap Lanjut

Selanjutnya, kendaraan berplat merah, mobil TNI/Polri dilarang menggunakan JBT jenis solar. Lanjut ke poin selanjutnya yakni SPBU dilarang melayani pembelian JBT jenis solar untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tabla menggunakan surat rekomendasu dari instansi berwenang.

"BPH akan melakukan pengawasan di wilayah yang patut diduga di daerah tambang, ada BBM subsidi diselewengkan untuk perkebunan dan pertambangan," ujar Fanshurullah.

Baca juga: BPH Migas Ungkap Realisasi Ketersediaan Stok BBM Selama Lebaran

Adapun 10 provinsi yang diduga terjadi penyelewengan adalah  Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Beliung, Kalimatan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara,  Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumatera Barat dimana tambang dan perkebuman makin menggeliat di wilayah tersebut.

Oleh sebab itu dalam surat edaran tersebut, BPH Migas juga meminta kepada Pertamina perlu mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan JBT jenis minyak solar dengan pertimbangan sebaran konsumen pengguna termaduk pengaturan alokasi masing-masing SPBU. Kemudian, Pertamina juga wajib penyediakan BBM non Subsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite untuk mengantisipasi antrean di SPBU. Terakhir adalah meminta Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk mengawasi penyaluran JBT jenis minyak solar.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: