Pantau – Pemerintah kembali berencana akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada bulan ini dengan dalih pengendalian harga.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Amin menilai, pemerintah malas berpikir dan merancang solusi jangka panjang untuk mengendalikan stabilitas harga dan pasokan beras.
“Jangankan berswasembada beras, mengendalikan harga dan pasokan saja gagal,” kritik Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Pantau.com, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Mendag Usul Impor Beras dari India
Menurutnya, impor beras 500 ribu ton pada awal tahun lalu tidak cukup efektif untuk intervensi pasar. Fakta lainnya, meski sejak Februari lalu sudah memasuki panen raya, harga beras tak kunjung turun.
Padahal, Dirut Bulog pernah menyampaikan, beras impor sebanyak 500 ribu ton sudah masuk semua pada 16 Februari 2023 lalu atau sebelum panen raya.
“Lha, ini harga beras kok malah terus naik dan lucunya, Presiden malah heran dengan fenomena ini. Artinya, nggak faham masalah dan solusinya,” sindirnya.
Baca Juga: Komisi VI DPR Cecar Dirut Pertamina soal Kebakaran Depo yang Kerap Terulang
Politisi PKS ini menduga, kebijakan ini hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yang ingin berburu rente dari impor pangan.
Ia melanjutkan anpa menyelesaikan inti masalahnya, pada akhirnya konsumen tetap harus merogoh dompet lebih dalam karena harga beras tetap mahal.
“Sementara, para petani yang saat ini masih panen raya, terpaksa harus menderita kerugian karena harga jual gabah akan tertekan hingga di bawah biaya produksinya,” pungkasnya.
