Pantau – Komisi XI DPR RI mendesak jajaran Direksi Bank Syariah Indonesia (BSI) harus segera berbenah akibat lumpuhnya layanan beberapa hari lalu.
“Bank syariah kita harus berbenah. Diakui atau tidak, bank syariah kita ada titik lemah di mana-mana,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/5/2023).
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan syariah sangat tinggi. Apalagi, BSI merupakan bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia.
Baca Juga: DPR Desak BSI Segera Selesaikan Penyelidikan Kasus Serangan Siber
“Antusiasme masyarakat terhadap bank syariah luar biasa, cuma institusi bank syariah tidak segera melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Politisi PDIP ini menilai, seharusnya konsolidasi dalam manajemen BSI harus terus dilakukan demi terus melakukan perbaikan layanan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.
“Itu harus terus menerus dilakukan, juga ditingkatkan SDM dan teknologinya. Jangan sampai antusias masyarakatnya luar biasa, tapi banknya tidak berbenah seperti yang dialami BSI,” tegasnyanya.
Said menyesalkan terjadinya serangan siber yang dialami BSI. Akibatnya, hal ini mengancam kebocoran 15 juta data nasabah dan karyawan BSI.
Baca Juga: Wapres: Bank Syariah bukan hanya BSI
“Itu menunjukan bank syariah kita tidak berbenah. Hanya jualan syariahnya, itu tidak boleh. Kasian masyarakat yang antusiasnya luar biasa, tapi banknya tidak berbenah,” tandasnya.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir telah merombak direksi dan komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (22/5/2023).
Hal ini dilakukan setelah terjadinya gangguan layanan BSI pada pekan lalu, sehingga menyebabkan lumpuhnya seluruh layanan perbankan di bank tersebut.
