Pantau Flash
Trump Berharap Seluruh Warga AS Disuntik Vaksin COVID-19 April 2021
Giannis Antetokounmpo MVP NBA 2020, Kalahkan King James dan Harden
Depok Berikan Kelonggaran Terhadap Aktivitas Warga 2 Pekan ke Depan
Rektor IPB Positif COVID-19 Tanpa Tunjukkan Gejala
Tambahan Kasus Harian COVID-19 RI Rekor Lagi, 4.168 Dinyatakan Positif

Kupas Tuntas Proyek Rumah Layak Huni KemenPUPR Melalui Tapera

Headline
Kupas Tuntas Proyek Rumah Layak Huni KemenPUPR Melalui Tapera Ilustrasi rumah layak huni. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau, maka ke depannya semua bantuan pembiayaan perumahan melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Nantinya semua jenis bantuan pembiayaan terkait perumahan akan dilaksanakan oleh BP Tapera," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ia mengingatkan bahwa Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang terdiri dari komisioner dan deputi komisioner sudah terbentuk di bulan Maret 2019.

Baca juga: KemenPUPR Kebut Penguatan Inovasi Program Sejuta Rumah, Siapa Untung?

Untuk operasionalnya, BP Tapera saat ini tengah menyiapkan kebijakan umum dan strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan diajukan dan mendapat persetujuan dari Komite Tapera terdiri dari Menteri PUPR selaku Ketua Komite dengan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan pihak independen.

"Masa transisi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), karena salah satu tulang punggung Tapera adalah Bapertarum maka pelaksanaan Tapera bagi ASN diberi waktu dua tahun, sementara untuk non-ASN adalah tujuh tahun," kata Eko Heri.

Menurut dia, selain pelaksanaan Tapera, strategi lainnya terkait pembiayaan perumahan antara lain mengajak partisipasi swasta dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: Ternyata Masyarakat Lebih Berminat Beli Rumah DP Rp0 Tipe 2 Kamar

Terkait proyek KPBU perumahan, Eko Heri menyampaikan bahwa saat ini dilakukan studi pendahuluan terhadap 4 proyek KPBU yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).

Pemerintah juga memberikan subsidi rumah bagi MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT).

Pada tahun 2019, anggaran FLPP sebesar Rp7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah, SSB sebesar Rp3,4 triliun untuk 100.000 unit, SBUM sebesar Rp948 miliar untuk 237.000 unit, dan BP2BT dengan anggaran Rp453 miliar dimana sudah tersedia di DIPA 2019 sebesar Rp10 miliar untuk 14.000 unit.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: