Menilik Inklusi Keuangan

Headline
Masyarakat di salah satu pusat berbelanjaan. (Pantau.com/Fery Heryadi)Masyarakat di salah satu pusat berbelanjaan. (Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com Inklusi Keuangan. Dua kata ini kian terdengar pascakedatangan Ratu Maxima (dari kerajaan Belanda) yang merupakan utusan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk inklusi keuangan. 

Pada Selasa (13/2/2018), Ratu Maxima datang ke Indonesia khusus untuk meningkatkan inklusi di Tanah Air. Ratu Maxima menemui Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Selain juga sempat menemui Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ratu Maxima bahkan sempat makan di salah satu mitra Gojek untuk layanan Gofood. 

Berbagai pertemuan digelar dalam kunjungan Sang Ratu yang relatif singkat di Indonesia. Hanya untuk satu tujuan. Yakni meninjau kemajuan strategi Indonesia untuk inklusi keuangan Indonesia yang diluncurkan pada 2016.

Pada 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Terkait itu, ditetapkan enam pilar SNKI yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, dan perlindungan konsumen.

Seolah tak ingin kehilangan momentum kalau inklusi keuangan tengah jadi pusat perhatian khususnya dalam 24 jam terakhir, pada Rabu (14/2/2018), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasutioan menggelar acara bertajuk Ngobrol Pemerataan Ekonomi dengan tema Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Sistem Digital. 

Sejumlah pejabat sektor keuangan, perbankan, telekomunikasi hingga pelaku usaha fintech hadir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pemerintah nampak serius. 

Apa itu inklusi keuangan?  

Mengutip Strategi Nasional Keuangan Inklusif dari Bank Indonesia (BI), inkluasi keuangan adalah hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya.

Menurut Bank Sentral alias BI, manfaat yang akan diperoleh Indonesia jika inklusi keuangan terwujud yakni;

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.

2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.

3. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.

4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.

5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.

6. Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.

7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.

8. Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Pengakuan

Hasil survei Bank Dunia yang dilakukan pada 2014, menyebutkan inklusi keuangan Indonesia baru 36 persen. Artinya, dari 100 penduduk dewasa Indonesia, hanya 36 orang yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal.

Meski demikian pada 3 Mei 2017, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih sebagai pemenang the Global Financial Inclusion Award 2017 untuk wilayah Asia Pasifik, mengalahkan dua finalis lainnya yakni India dan Pakistan. Penghargaan diberikan oleh Child and Youth Finance International (CYFI) dan kelompok negara-negara G20. 

Indonesia dinilai telah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia. Hal itu tampak dari berbagai upaya untuk memenuhi target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019 dan target peningkatan literasi keuangan per tahunnya sebesar 2 persen. 

Disebutkan, tiga aspek keberhasilan program inklusi keuangan Indonesia menurut CYFI adalah Indonesia mengembangkan strategi literasi dan inklusi keuangan dengan beragam pendekatan yang mempertimbangkan prioritas sasaran (tailor-made framework), siklus kehidupan (life cycle program approach), wilayah geografis (urban-rural outreach), dan demografi yang potensial memberikan dampak besar bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan (potentially high impact demographic).

Harapan & Risiko

Presiden Joko Widodo mengatakan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia, perlu adanya penyederhanaan sistem. “Simplifying system penting sekali. Kuncinya harus terus diperbaiki,” ujar Jokowi, kemarin. 

Selain itu, menurut Presiden diperlukan juga penyederhanaan izin yang selama ini membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan jasa keuangan. “Kalau dua hal belum bisa selesaikan, ya majunya akan tidak sepesat yang kita inginkan,” kata Jokowi.

Jelas, apa yang dikatakan Presiden bukan tanpa dasar. Rendahnya tingkat inklusi keuangan dapat berakibat negatif pada berbagai aspek.

Misalnya, jika terjadi eksklusivitas keuangan maka akan berdampak pada tidak adanya budaya menabung. Jika sudah demikian, masyarakat tidak memiliki dana untuk berjaga-jaga ataupun keperluan di masa depan.

Nah jika sudah demikian, dapat menutup peluang masyarakat untuk memupuk aset alias harta. Jika hal tersebut sampai terjadi, kesejahteraan masyarakat hanya akan sebatas angan-angan. 

Sementara dari pelaku jasa keuangan, eksklusivitas keuangan bisa menyebabkan inefisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran. Lebih jauh lagi jika dilihat dari sisi stabilitas sistem keuangan perbankan, kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Terbatasanya pertumbuhan DPK, sudah barang tentu akan mengakibatkan kurang optimalnya fungsi intermediasi dari lembaga keuangan. Saat ini, DPK perbankan sekitar 35 persen. 

Padahal, jika jumlah DPK semakin besar maka kapasitas pinjaman yang dapat diberikan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan, tentu akan semakin besar. Alhasil, pembiayaan pembangunan ekonomi dari sisi nongoverment (masyarakat dan investor, investor lokal khususnya) bisa semakin besar.