Menkominfo Sebut Marketplace akan Bertindak Mewakili Kemenkeu, Ini Penjelasannya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rundiantara. (Pantau.com/Ratih Prastika)Menteri Komunikasi dan Informatika Rundiantara. (Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rundiantara menyampaikan rencana pemerintah memungut pajak kepada pelaku usaha bisnis online masih digodok. Ia mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

“Kita sudah bicara bahwa nanti marketplace di penyelenggaranya, akan bertindak atas nama Kemenkeu. Misalnya merchant-nya Bukalapak, lapaknya dapat NPWP (nomor pokok wajib pajak) itu kan cepat,” kata Rudiantara, Kamis (1/2/2018).

Rudiantara menjelaskan, penerapan pajak pada bisnis online informal seperti di media sosial Instagram dan Facebook, nantinya melibatkan pihak platform. “Caranya bukan orangnya, tapi platform-nya yang diajak bicara. Facebooknya, ‘eh tolong Facebook, ini siapa dia punya NPWP atau nggak’,” lanjut Rudiantara.

Baca juga: Pedagang Atribut Kampanye Pasar Senen Sebut Aturan KPU Bikin Orderan Merosot

Ia menilai, besaran pajak yang bakal dipungut pemerintah kepada pelaku usaha bisnis online, akan mengacu pada aturan perpajakan yang ada. Termasuk, jika pelaku usaha online dimaksud masuk kategori usaha kecil dan menengah (UKM). 

“Perpajakan itu ada yang batasan UKM, ada yang di atas UKM. Kalo UKM kan Rp4,8 miliar, (kena pajak) 1 persen tapi ada yang di bawah, tidak masuk radar (pajak), itu yang sektor informal itu,” ucap Rudiantara.

Baca juga: Pernak-pernik Imlek Banjiri Pasar Glodok, Pedagang Justru Mengeluh. Kenapa?

Tim Pantau