Pantau Flash
FIFA Jatuhkan Skors ke Presiden Federasi Sepakbola Haiti
Gelar Operasi Pasar, Mendag Masih Temukan Harga Komoditas Tinggi
Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan 'The New Normal' di Stasiun MRT HI
Pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni 2020
Masyarakat Wajib Tes Deteksi COVID-19 Sebelum bepergian ke Daerah Lain

Menteri ATR Sebut Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL Masih Pro Kontra

Menteri ATR Sebut Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL Masih Pro Kontra Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil (tengah) (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyampaikan bahwa wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (|MB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih jadi pro-kontra.

"Ada yang pro dan kontra, artinya masalah ini rumit tapi bisa dijembatani kalau duduk satu meja," ujar Sofyan Djalil usai diskusi wacana penghapusan IMB dan AMDAL di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: BCA Turunkan Bunga Deposito, Ini Rinician Tenor Tertingginya

Ia mengatakan bahwa wacana penghapusan IMB dan AMDAL merupakan bagian dari ide untuk membuat investasi menjadi lebih mudah.

"Betapa rumitnya masalah ini, sebab itu secara prinsip teman-teman setuju perlu disederhanakan perizinan yang bikin frustasi orang. Kesimpulannya adalah kita perlu diskusi lebih detil dalam meja bundar," ucapnya.

Pada prinsipnya, Sofyan mengatakan, pemerintah berkomitmen menciptakan birokrasi yang lebih sederhana sehingga terjadi percepatan usaha sehingga tercipta lapangan kerja.

"Hambatan selama ini yaitu terkait tata ruang. Pemerintah punya komitmen bagaimana tata ruang akan lebih tertib, lebih efektif tanpa hambatan birokrasi," katanya.

Dalam kesempatan sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan terdapat beberapa prinsip dalam menata ulang rezim perizinan, salah satunya penyederhanaan dan keseimbangan.

"IMB mungkin harus tetap ada, tapi untuk AMDAL lalu lintas, AMDAL lingkungan itu harus jadi satu paket saja," ujarnya.

Baca juga:  BEI Resmikan Pencatatan Saham Perdana Dua Perusahaan

Ia menambahkan kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah provinsi dan pusat juga harus didiskusikan lebih rinci sehingga proses perizinan tidak berlapis-lapis.

Kemudian, lanjut dia, perlu diperhatikan juga mengenai prinsip keseimbangan, yakni mekanisme perencanaan berbanding lurus dengan pengawasan.

"Pembangunan yang berorientasi investasi didorong, tapi di sisi lain kualitas hidup dan lingkungan juga terjaga. Pemkot siap mendukung pemerintah pusat," katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: