Menteri Jonan Beberkan Langkah Capai Rencana Investasi Rp670 Triliun

Menteri Jonan pada suatu kesempatan menyampaikan keterangan pers. (Pantau.com/ Fery Heryadi)Menteri Jonan pada suatu kesempatan menyampaikan keterangan pers. (Pantau.com/ Fery Heryadi)

Pantau.com Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan pihaknya mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi bahkan bisa menghambat investasi.

Penyederhanaan yang dilakukan Jonan sebelumnya, disampaikan pada Minggu lalu. Kala itu, Jonan mencabut 32 regulasi sehingga regulasi tersisa hanya 51 regulasi yang kemudian tersisa hanya 29 regulasi saat ini. 

“Hari ini, total jumlah (peraturan) yang dicabut 22 peraturan. Mudah-mudahan bisa mendorong investasi besar karena rencana investasi termasuk di SKK dan pemerintah itu kurang lebih USD50 miliar,” kata Jonan, Senin (12/2/2018). 

Nilai investasi yang ditargetkan Jonan tersebut, setara dengan Rp670 triliun (1USD = Rp13.400). Ia menyampaikan, target investasi ESDM pada tahun ini tersebut, dua kali lipat lebih besar dibandingkan realisasi total investasi ESDM pada 2017 yang baru mencapai USD26 miliar, atau Rp348,40 triliun. 

Dengan ada penyederhanaan, aturan yang saat ini berlaku terdiri dari regulasi subsektor minyak dan gas atau migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), mineral dan batu bara atau minerba (6 menjadi 1 regulasi),  Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Jonan menjelaskan regulasi yang dicabut berupa peraturan menteri, keputusan menteri, petunjuk pelaksanaan (juklak), aturan perizinan dan peraturan kerja, baik di Direktorat Jenderal ESDM, maupun di SKK Migas. Usai melakukan pemangkasan regulasi, Kementerian ESDM juga akan melakukan peninjauan ulang untuk rencana pengurangan regulasi yang akan dilakukan pekan depan.

Jonan mengatakan pihaknya berpegang pada tiga hal, yakni UUD 1945 Pasal 33, terkait keselamatan dan aspek public governance. “Memang kalau 200 peraturan yang dicabut sekalian mungkin bisa sampai tiga bulan. Ini jadi tiap minggu bisa 20, mungkin minggu depan ada 10, dua minggu lagi terus kita kurangi,” papar Jonan.

Baca juga: Menakar ‘Manfaat’ Lonjakan Cadangan Devisa Indonesia

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara