Pantau Flash
Selamat! 167.653 Peserta Lolos SBMPTN 2020
Kasus Harian Positif di RI Bertambah 2.307 per 14 Agustus 2020
Lampu Lalu Lintas akan Menyala Merah di Peringatan Detik-detik Kemerdekaan
Pemerintah Anggarkan Rp356,5 Triliun Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Vaksin Korona Merah Putih Siap Digunakan pada 2022

Menteri KKP Kaji Kebijakan Cegah Pencemaran Danau Toba

Menteri KKP Kaji Kebijakan Cegah Pencemaran Danau Toba Pemandangan alam di salah satu dermaga di Danau Toba, Sumatera Utara. (Foto: Antara/M Razi Rahman)

Pantau.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya tengah mengkaji kebijakan yang diharapkan bisa menjadi solusi terkait pencemaran di Danau Toba, yang antara lain disebabkan oleh budidaya ikan yang berlebihan.

"Saat ini KKP tengah mengkaji alternatif budidaya ikan di darat sebagai solusi terkait pencemaran air di Danau Toba," kata Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: Edhy Prabowo: Kapal Sitaan Akan Dihibahkan ke Sejumlah Pihak, Asalkan...

Edhy menekankan bahwa pemerintah tidak akan menyalahkan masyarakat melainkan mencari alternatif agar tak menganggu sumber pendapatan masyarakat setempat.

Dalam proses tersebut, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya juga menggandeng antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Kami sedang kaji untuk budidaya di darat. Nanti kita tarik airnya. Ini sedang kami kaji akses dan keperluan lainnya bagaimana," katanya.

Menurut dia, untuk saat ini data terkait hal tersebut masih belum sepenuhnya lengkap karena sedang dipersiapkan.

Namun, lanjutnya, pihaknya menyatakan siap untuk membangun kolam budidaya di darat, serta hal itu juga siap didukung oleh Menteri PUPR.

Baca juga: Menteri KKP Ajak Semua Pihak Bangun Perikanan Indonesia

Pemerintah juga telah mengimbau supaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya ikan di sejumlah lokasi di Danah Toba ini tidak ada lagi karena menggangu pemandangan dan menghasilkan bau yang kurang enak.

Terkait dengan Danau Toba, sebelumnya Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan agar dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba tetapi yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Joko Widodo sehingga dalam pelaksanaannya programnya juga bisa lebih lancar dan menyeluruh.

"Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama atau Dirut, sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Sahat Silaban.

Menurut dia, dengan kelembagaan tersebut maka pembangunan pariwisata juga tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di sebanyak tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

Politikus Partai Nasdem itu berpendapat bahwa dengan adanya badan pengembangan kawasan Danau Toba yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden maka nantinya akan lebih mudah mengoordinasikan kepala-kepala daerah di sekitar Toba.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: