Menteri Sri Mulyani Bicara Soal Pajak untuk E-Commerce

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)

Pantau.com Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi aturan soal tarif pajak yang akan dipungut dari perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Aturan dimaksud, akan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

“Kami sudah selesaikan pembahasan antara kementerian/lembaga, sekarang formulasi terakhir dari sisi PMK-nya,” kata Sri Mulyani, Jumat (19/1/2018).

Rencana pemerintah bakal memungut pajak dari transaksi elektronik atau e-commerce, disebut agar tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital. Menteri keuangan mengaku sudah meminta masukan dari pelbagai pihak terkait aturan menarik pajak bagi e-commerce. 

“Beberapa masukan selama ini prinsipnya akan dilakukan even-handed, artinya playing field-nya sama. Pajak yang berlaku di e-commerce dengan konvensional sama, terutama ini berhubungan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” kata Sri Mulyani.

Pemungutan pajak kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi. Dikatakan, bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Nah untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, masih dalam proses kajian dan penyusunan karena wajib pajak (WP) yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi berlaku pada jual beli secara konvensional.

“Mengenai mekanismenya, itu menggunakan KUP sekarang siapa yang memungut, melaporkan, bagaimana prosesnya nanti kita lihat. Kalau sudah keluar nanti kami sampaikan,” ujar Sri Mulyani.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti