OJK Angkat Bicara Soal Mata Uang Virtual Alias Cryptocurrency

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Pantau.com/Ratih)Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Pantau.com/Ratih)

Pantau.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency.  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan penggunaan cryptocurrency di Indonesia dilarang oleh otoritas sistem pembayaran. “Dalam undang-undang sudah jelas sistem pembayaran kita, (dengan) mata uang rupiah,” kata Wimboh, Kamis (25/1/2018).


Wimboh mengatakan aturan yang ada sudah jelas menyebutkan kalau industri jasa keuangan dilarang untuk menerbitkan serta menggunakan mata uang virtual. “Bagi sektor jasa keuangan, kalau produknya sudah dilarang otoritas ya jangan dilanggar. Harus patuh dong,” kata Wimboh.


Dia mengaku, agar penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency tidak kian marak, maka pihaknya melakukan edukasi kepada masyarakat. “Jangan sampai masyarakat gak paham apa itu cryptocurrency, apa itu bitcoin. OJK akan dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat literasi supaya masyarakat paham, paham risikonya,” lanjut Wimboh.


Nah terkait kabar adanya investasi cryptocurrency yang dilakukan Aladin Capital, Wimboh mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah perusahaan investasi tersebut termasuk jasa keuangan. “Kalau Aladin Capital itu jasa keuangan, harus lapor,” kata Wimboh.


Sebelumnya, Bank Indonesi (BI) dan Menteri Keuangan menyampaikan penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan formal. Selain itu, otoritas moneter dan fiskal kompak menilai mata uang virtual memiliki risiko penggelembungan nilai dan rentan disalahgunakan untuk transaksi pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti