Pantau Flash
Coppa Italia Jadi Pembuka Kompetisi Sepakbola di Italia
Kemenperin Berkomitmen Kawal Investasi di Indonesia
Nissan Pastikan Tutup Pabrik di Indonesia
Pemerintah Segera Terbitkan Protokol Latihan dan Kompetisi Olahraga
Dinkes Jakpus Pendatang Tanpa SIKM Harus Tes Swab Biaya Sendiri

OJK Bisa Percepat Merger Bank yang Bermasalah Akibat Dampak COVID-19

OJK Bisa Percepat Merger Bank yang Bermasalah Akibat Dampak COVID-19 Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: Antara)

Pantau.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mempercepat merger atau penggabungan lebih awal kepada bank atau lembaga jasa keuangan apabila mengalami masalah sistemik karena dampak wabah COVID-19.

“Kalau sampai harus masuk pengawasan intensif, ini perlu sembilan bulan, itu terlalu lama dalam kondisi darurat, ini harus cepat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya, pada kondisi normal dengan asumsi tidak ada bencana seperti wabah virus Korona ini, dalam waktu sembilan bulan pemegang saham masih ada hak untuk mencari penanam modal.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah dengan BI dan OJK Optimalkan Kebijakan Moneter

Namun, dalam kondisi darurat COVID-19 ini waktu sembilan bulan akan menjadi berlarut-larut sehingga membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun. “Ini kami minta agar kami punya kewenangan lebih awal untuk melakukan merger kepada bank jika diperlukan tapi mudah-mudahan tidak seperti itu,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perppu itu salah satunya memberikan kewenangan kepada OJK melakukan merger lebih cepat jika ada bank atau lembaga jasa keuangan yang bermasalah karena dampak COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: Di Tengah Wabah Korona, OJK dan BEI Gerak Cepat Pantau Pasar

Pasal 23 dalam Perppu itu menyebutkan dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, OJK diberi kewenangan untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan atau konversi yang ketentuan lebih lanjut terkait hal itu akan diatur dalam Peraturan OJK.

Dengan adanya Perppu itu, lanjut dia, maka akan menjadi kerangka hukum yang kuat bagi regulator itu mengantisipasi permasalahan yang membelit sektor jasa keuangan akibat virus korona tersebut.

“Kami akan betul-betul melakukan due diligence ketat kepada individual bank dan sudah mulai kami lakukan agar tidak terjadi moral hazard,” tukas Wimboh.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: