Pangamat Ekonomi: Cicilan Hunian DP 0 Persen Mesti Sesuai Daya Beli

Ground breaking pembangunan hunian DP nol rupiah. (dok.@aniesbaswedan)Ground breaking pembangunan hunian DP nol rupiah. ([email protected])

Pantau.com Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan program hunian DP 0% harus sesuai dengan daya beli masyarakat. “Apakah itu realistis? Ya kalau memang itu ditunjukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka kan harus sesuai dengan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau sesuai harga pasar, tentu tidak sesuai dengan berpenghasilan masyarakat rendah,” ujar Enny saat dihubungi Pantau.com, Jumat (19/1/2018).

Pengamat Ekonomi Enny melanjutkan upaya Pemerintah Provinsi DKI dalam  mencukupi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sifatnya berperan untuk memfasilitasi. “Apakah fasilitasinya dengan meringankan DP-nya mengurangi atau menekan harganya. Nanti kalau pemerintah yang menyediakan lahan tentu harga cicilan rumahnya kan juga turun,” kata Enny.

Menurut Enny, berapa besar jumlah cicilan nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan MBR untuk membayarnya. Pemprov dalam hal ini berperan untuk melakukan negosiasi besarannya dengan fasilitas perbankan dan sebagainya. “Nanti kan ada datanya, sesuai dengan katakanlah kemampuan dari masyarakat yang misalnya pendapatnya di bawah Rp7 juta, dengan beban biaya hidup di luar untuk pemenuhan rumah, makanan dan itu kira-kira ability to pay-nya itu berapa? Kemampuan untuk membayar itu berapa? Nah nanti skemanya bisa digodok oleh pemerintah,” kata Enny.

Besaran cicilan, Enny mengatakan bisa mengacu dari besaran pembayaran rumah kontrakan atau sewa yang biasa digunakan. Sehingga terlihat berapa kesanggupan MBR membayar cicilan hunian DP 0% tersebut.  Enny mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data ability to pay. Menurut dia, paling mudah sebenarnya dengan melihat kemampuan masyarakat dalam membayar rumah kontrakan sebulan. “Kemampuan membayar kontrakan sebulan, kan sama dengan ability to pay. Kalau bukan membayar kontrakan tapi membayar angsuran, itu paling mudah mendeteksi idealnya kemampuan dari masyarakat,” kata Enny.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti
Penulis
Martina Prianti