Pantau Flash
Mentan SYL Resmikan Penggilingan Padi dan Salurkan Bantuan di Bulukumba
COVID-19 RI Pecah Rekor Lagi! Kasus Positif Naik 6.267 dengan Total 534.266
Polisi Bakal Panggil Pihak RS Ummi Diduga Halangi Satgas Soal Swab HRS
Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Mau Tunda Pilkada 2020
Kemenparekraf Fasilitasi 100 Pelaku Usaha di Bali untuk Bentuk Badan Hukum

PBB Sebut Virus Korona Perburuk Kesenjangan Masyarakat Dunia

PBB Sebut Virus Korona Perburuk Kesenjangan Masyarakat Dunia Bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (Foto: Reuters)

Pantau.com - Komisioner Tinggi PBB urusan HAM, Michele Bachelet, mengingatkan jika tidak segera ditangani maka pandemi virus Korona akan memperluas ketidaksetaraan yang ada di seluruh dunia, dimana kelompok miskin, difabel, tunawisma, minoritas, perempuan dan lansia menjadi kelompok yang paling berisiko.

Bachelet mengkritisi pemerintah yang menurutnya menggunakan tindakan darurat kesehatan untuk membenarkan penindasan dan memperbesar kekuatan mereka. Dirinya juga mengatakan hak-hak politik dan sipil terancam oleh pemerintah yang menyalahgunakan langkah-langkah darurat yang diambil untuk menanggapi krisis kesehatan publik saat ini.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Rombak Anggaran Demi Cegah COVID-19

Bachelet menegaskan situasi darurat bukan alasan untuk mengabaikan pelaksanaan hak asasi. “Saya sangat prihatin dengan diambilnya kebijakan darurat yang dilakukan sejumlah negara, yang tanpa batas dan tidak dimonitor. Dalam beberapa kasus, epidemi ini digunakan untuk menjustifikasi tindakan represif yang diambil guna menggantikan aturan yang biasa berlaku, yang akan terus diberlakukan jauh setelah kondisi darurat ini berakhir. Saya juga prihatin dengan langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," ujar Bachelet seperti dikutip VOA Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Lebih jauh Bachelet mengatakan wartawan, petugas kesehatan, pejabat lokal dan warga biasa dihukum karena mengkritik pemerintah yang menangani virus Korona secara buruk.

Ditambahkannya, kritik bukan kejahatan. Ia menyerukan kepada semua negara untuk meningkatkan akses pada informasi yang akurat, dan mencatat bahwa dalam krisis kesehatan, transparansi dapat menyelamatkan nyawa.

Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM itu juga menggarisbawahi keprihatinan mendalamnya pada meningkatnya kejahatan bernada kebencian atau hate crime, diskriminasi dan serangan terhadap orang-orang yang dinilai bersalah menyebabkan penyakit ini.

“Ketika ancaman eksistensi menghadapi kita semua, tidak ada tempat bagi nasionalisme atau pengkambinghitaman – termasuk pada kelompok masyarakat minoritas dan migran. Ada peningkatan serangan fisik dan verbal terhadap orang-orang yang berasal dari Asia dan kelompok minoritas lain, yang tidak dapat diterima, dan tindakan harus diambil untuk mengatasi hal ini,” tambahnya.

Baca juga: Berikut 6 Langkah Atasi Dampak Virus Korona Versi Bank Dunia

Selanjutnya, Bachelet mengatakan bahwa kebijakan lockdown tidak dapat dilakukan selamanya, dan pemerintah harus bersiap mengambil kebijakan untuk memastikan masyarakat dan orang-orang akan bisa pulih dengan cara-cara yang tetap melindungi ekonomi dan hak asasi mereka.

Bachelet mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini akan memperburuk ketidaksetaraan di dunia, dimana menimbulkan dampak pada kelompok perempuan, orang miskin, difabel dan kelompok rentan lainnya. Anggota kelompok-kelompok yang paling rentan ini mudah jatuh sakit dan meninggal karena tidak bisa mendapat perawatan kesehatan.

Pada saat yang sama, Bachelet mengatakan orang-orang itu akan paling menderita akibat guncangan ekonomi dan sosial yang luas, akibat pandemi virus Korona.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: