Pedagang Atribut Kampanye Pasar Senen Sebut Aturan KPU Bikin Orderan Merosot

Headline
Sejumlah barang dagangan pedagang atribut kampanye Pilkada. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)Sejumlah barang dagangan pedagang atribut kampanye Pilkada. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com – Pedagang atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat, mengeluhkan aturan yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pembatasan penyediaan atribut kampanye Pilkada. Padahal, selama ini pedagang menyediakan pelbagai atribut kampenye Pilkada mulai dari pin, topi, kaos, kemeja, jaket, payung, hingga baliho. 


Aturan KPU tersebut tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 


Afdal Rasyid (27), salah satu pedagang di setra penjualan atribut kampanye Pasar Senen, mengaku mengalami penurunan omzet sejak peraturan itu diterapkan. Terhitung sejak 2015 lalu.


“Baliho (harus) persetujuan KPU, kaos harus lapor KPU. Itu untuk apa tujuannya gitu, pondasinya apa itu untuk memusnahkan pedagang?,” ujar Afdal saat ditemui Pantau.com di tempatnya berjualan di Pasar Senen.


Lebih lajut Afdal menilai, penurunan orderan atribut pilkada mencapai 70 persen, dibandingkan sebelum terbitnya Peraturan KPU Nomor 8/2015. “Jauhlah (banyaknya orderan) kaya dulu. Sekarang apa-apa diatur KPU, ya baliho dan baju dibatasi,” katanya.


Menurutnya, penurunan jumlah order atribut Pilkada terjadi diseluruh daerah. “Nggak ngerti, pedagang kalau ramai kan enak. Bisa yang pengangguran dibawa kerja,” kata Afdal. 


Orderan yang ada pada saat ini, tambah Afdal, sebagian besar berasal dari tim sukses. Namun itu tidak banyak. 


“(itu juga) masih nanya harga, masih nunggu baru 500 pieces buat timses doang. Biasanya puluhan ribu (kami) bikin untuk gubernur,” kata Afdal.

Keluhaan yang disampaikan Afdal, juga dikatakan Fadli (24). Fadli menganggap, kebijakan KPU tersebut dianggap tidak berpihak. “Katanya mikir masyarakat tapi kok kebijakannya kaya gitu? Pemilu lalu gak terlalu ramai juga,” kata Fadli.


Fadli mengaku, kini lebih banyak mencari order dari partai-partai. Beberapa partai dari daerah sudah banyak yang memesan meski dalam jumlah yang tak sebanyak untuk keperluan Pilkada sebelumnya.


“Orderan paling banyak kaos sampai 10 ribu pieces,” lanjutnya. 

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Martina Prianti