Pemerintah Dongkrak Anggaran Kereta Jakarta-Surabaya

Menteri Budi Karya Sumadi. (setkab)Menteri Budi Karya Sumadi. (setkab)

Pantau.com –  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran pembiayaan Proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya melonjak menjadi lebih dari Rp100 triliun. “Kalau anggaran dulu kan Rp60 triliun, tapi anggaran yang disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp100 triliun,” kata Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (29/1/2018).

Budi Karya menjelaskan dalam pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini, disampaikan kalau proyek revitalisasi jalur kereta Jakarta-Surabaya, akan menggunakan lebar rel sempit (narrow gauge). Ditargetkan, pembangunan proyek kereta Jakarta-Surabaya bisa dimulai pada tahun ini setelah studi kelayakan (feasibility study) selesai dikerjakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) yang diperkirakan rampung pada Maret 2018.

Membengkaknya perkiraan nilai proyek, kata Menteri Budi Karya membuat pemerintah berencana melakukan kajian sendiri. Tujuannya tak lain agar anggaran yang dibutuhkan dapat ditekan hingga maksimal Rp90 triliun dengan tiga kriteria.

Kriteria pertama, melibatkan kontraktor nasional; Kedua, menggunakan teknologi dalam negeri; dan Ketiga, mengoptimasi dengan teknologi yang paling optimal. “Karena, tadinya mau elevated (melayang) dari Jakarta sampai Surabaya. Kan mahal. Elevated di bagian-bagian tertentu saja,” ujar Budi Karya seperti dikutip Antara.

Menteri Budi Karya menjelaskan nantinya pembiayaan diharapkan tidak membebani negara. Pemerintah tengah mengkaji konsep untuk mencari pendanaan swasta dari sejumlah negara tanpa perlu menambah rasio utang negara.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana tersebut untuk direalisasikan dalam proyek. “Pak Luhut (Menko Kemaritiman), mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN,” kata Budi Karya.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti