Pantau Flash
Eks Presiden Mesir Hosni Mubarak Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun
Akibat Korona, Luhut: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Tertunda
KPAI Bentuk Dewan Etik Dalami Polemik 'Wanita Bisa Hamil di Kolam Renang'
Jihad Islam Palestina Sepakati Gencatan Senjata dengan Israel di Jalur Gaza
Komisi I DPR: Dewas TVRI Stop Gelar Seleksi Calon Dirut!

Penggratisan Sertifikat Halal Hanya untuk UMK yang Beromzet Rp1 Miliar

Penggratisan Sertifikat Halal Hanya untuk UMK yang Beromzet Rp1 Miliar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Antara/Dewa Wiguna)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemberian fasilitas gratis dalam mengurus sertifikat produk halal khusus diberikan bagi usaha mikro kecil (UMK) sektor makanan dan minuman yang menghasilkan omzet maksimal Rp1 miliar per tahun.

"Mekanismenya besok akan dilaporkan ke wapres," kata Airlangga Hartarto di kantornya di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Airlangga Sebut Konflik AS-Iran Berpotensi Tingkatkan Harga Minyak Dunia

Menurut dia, biaya mengurus sertifikat halal itu diberikan untuk semua pengurusan mulai dari registrasi hingga pemberian sertifikat halal. Airlangga tidak menyebutkan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan fasilitas itu namun, diberikan bagi seluruh pelaku UMK.

Sedangkan terkait anggaran, lanjut dia, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang rencananya akan dilaksanakan bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin, Kamis (9/01).

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mempermudah proses mulai registrasi hingga sertifikat halal berada di tangan pelaku usaha.

Baca juga: Masalah Perairan Natuna, Menko Airlangga: Tak Bisa Dinegosiasikan!

Meski begitu, Menkeu belum memberikan rincian anggaran yang akan dikeluarkan untuk memberikan subsidi biaya nol dalam mengurus sertifikasi produk halal itu.

Ia menyebut estimasi anggaran untuk nol biaya itu akan dikalkukasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Namun pelaksanaan untuk menjangkau sampai jutaan usaha kecil itu seperti apa, itu nanti dibahas," imbuhnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH
Category
Ekonomi

Berita Terkait: