Perlu Kesinambungan Kerja Antarkedua Satgas Ekonomi, Mengapa?

Menko Darmin Nasution. (Kemenko Perekonomian)Menko Darmin Nasution. (Kemenko Perekonomian)

Pantau.com Pemerintah mengklaim terus berupaya meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam membangun perekonomian Indonesia. Soal hal itu, tahun lalu diatur melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 mengenai Peraturan Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 

Upaya yang dimaksud, salah satunya dengan melakukan sinergi dua Satuan Tugas (Satgas) yakni Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). “Perlu adanya kesinambungan kerja antarkedua satgas agar pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia terealisasi dengan efektif,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Berusaha, Rabu (10/1/2018).

Darmin menjelaskan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan satgas yang ditemukan selama ini, kurang menyebarnya informasi terkait kebijakan pelaksanaan berusaha di kalangan pemerintah daerah. Makanya, Darmin menyarankan perlu adanya peran aktif dari satgas pemerintah pusat yang mengawasi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi permasalahan dan debottlenecking pelaksanaan kemudahan berusaha di setiap wilayah Indonesia.

 

“Pemerintah terus menggerakan Satgas leading sector yang bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan usaha di seluruh daerah. Satgas ini dilengkapi dengan sistem komunikasi online agar bisa tracking semua permohonan investasi yang berjalan,” kata Menko Darmin dalam keterangan tertulis.

Hadir dalam Rapat Koordinasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Tim Ahli Wakil Presiden sekaligus Wakil Ketua III Satgas PKE Sofyan Wanandi, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Pokja II Teten Masduki, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus Ketua Pokja III Mirza Adityaswara, Staf Khusus Menpolhukam sekaligus Ketua Pokja IV Purbaya Yudhi Sadewa, Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady, serta pejabat terkait lainnya.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti