Sinkronisasi Perizinan Selesai Akhir Maret, Ini Tujuannya

Gathering members Apindo. (Pantau.com/Ratih)Gathering members Apindo. (Pantau.com/Ratih)

Pantau.com  Kementerian Koordinator Perekonomian mengklaim, akan memastikan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dijalankan dengan baik. Nah, terkait itu reformasi regulasi ditargetkan dapat optimal diterapkan Maret 2018 mendatang. 

Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengatakan  reformasi yang diarahkan agar seluruh perizinan memiliki standar dan tak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Kami arahkan itu semua perizinan berstandar, supaya tidak ada beda antara daerah satu dengan daerah lain. Kedua, ada kepastian persyaratan, dan ketiga, tidak ada lagi pengulangan persyaratan, tidak ada lagi duplikasi, tadi satu kegiatan diurus oleh berbagai unit baik di daerah maupun pusat,” papar Edy dalam gathering members Apindo, Senin (29/1/2018).

Saat ini, Edy melanjutkan pihaknya masih mengumpulkan pelbagai izin yang ada di seluruh sektor ekonomi agar dibuat standarisasi yang sama secara nasional termasuk di kementerian dan lembaga (K/L). “Diproses per K/L maupun business process-nya. Ini memang kami diminta selesai akhir Maret 2018, tapi kami akan bertahap. Kami akan menyinkronkan per K/L dulu, kemudian K/L dengan daerah,” lanjut Edy.

Tujuan akhir dari yang dilakukan pemerintah, katanya, adalah kelak ada kesesuaian pelaksanaan regulasi perizinan di daerah. Kebijakan dimaksud, akan berlaku di seluruh daerah. “Jadi, kalau standarnya IMB (izin mendirikan bangunan), satu kabupaten dengan kabupaten lain sama, persyaratannya sama,” lanjut Edy. 

Kesesuaian dimaksud, pun berlaku mengenai besaran pembiayaan dalam pengurusan perizinan. “Hal ini untuk rasionisasi perizinan agar memudahkan kegiatan usaha. Izin itu kan sifatnya kebolehan, jadi enggak banyak yang kami atur supaya kegiatan usaha lebih mudah,” tandasnya. 

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti