Pantau Flash
Kepanikan Akibat Korona Mereda, BI: Modal Asing Mulai Masuk
Seluruh Atlet PBSI Negatif COVID-19 Usai Jalani Rapid Test
Pegadaian Ajak Masyarakat untuk Gunakan Transaksi Digital
17.534 Orang di Jakarta Sudah Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif COVID-19
Kapolri: Kami Siap Laksanakan Pembatasan Sosial Skala Besar

Soal Iuran BPJS Naik, Komisi XI DPR: Pemerintah Jangan Terburu-buru!

Soal Iuran BPJS Naik, Komisi XI DPR: Pemerintah Jangan Terburu-buru! Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Anggota Komisi XI Sarmuji angkat bicara menanggapi kabar terkait dengan usulan kenaikan iuran BPJS yang dicanangkan oleh pemerintah.

Menurutnya, jika pemerintah ingin menaikkan iuran harus lebih dahulu memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada misalnya saja soal kebocoran.

"Jadi kenaikannya kalau bisa kalau ada kenaikan ya sesuai dengan usaha menambal kebocorannya, tapi penyebabnya dulu diatasi," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca Juga: Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik, 5 Negara Ini Malah Tawarkan Berobat Gratis

Sarmuji mengungkapkan, saat ini banyak sekali permasalahan kebocoran di BPJS yang juga menjadikan defisit. Misalnya saja permasalahan klasik seperti penanganan rumah sakit yang dirasa berlebihan.

"Dan data ya, data itu diatasi semua, boleh percaya atau nggak saya itu dapat PBI (penerima bantuan iuran), saya mengundurkan diri, salah satu faktornya itu salah satu bagian yang diselesaikan pemerintah," ungkapnya.

Untuk itu, Sarmuji menegaskan bahwa ia mengimbau kepada pemerintah untuk tak tergesa-gesa dalam rencana menaikan iuran BPJS.

"Ya dihitung dulu penyebabnya dicari dulu, dicarikan solusi penyebabnya dulu jangan buru-buru naik. Seperti yang saya sampaikan, masalahnya kecurangan, ada peserta yang tidak mengiur atau mengiur waktu sakit saja, itu diselesaikan dulu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani menjelaskan berdasarkan proyeksinya yang dilihat dari kenaikan jumlah peserta dan meningkatnya utilisasi, pada Tahun 2020 dan 2021 BPJS Kesehatan akan mengalami defisit lagi apabila menerapkan iuran rekomendasi DJSN tersebut.

Ia mengemukakan berdasarkan surat yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Kementerian Keuangan bahwa perkiraan defisit lembaga jaminan kesehatan sosial tersebut akan mencapai Rp28,3 triliun pada Tahun 2019 dengan berbagai permasalahan yang ada saat ini. Ia bahkan menyusulkan agar iuran BPJS Kesehatan justru naik 100 persen.

Baca Juga: Sri Mulyani Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen! Kelas I Rp160.000

"DJSN tadi Rp75.000 untuk kelas III dan Rp120.000 untuk kelas I, kami mengusulkan Rp110.000 untuk kelas II dan Rp160.000 untuk kelas I yang akan kita mulai pada 1 Januari 2020," jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen Senayan Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, usulan kenaikan iuran untuk peserta kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 bisa diberlakukan. Kenaikan iuran kelas III dan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bakal diberlakukan mulai Agustus 2019. 

Tim Pantau
Editor
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: