Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

Sri Mulyani Ceritakan Keluarga PNS Meninggal Butuh 2 Tahun Terima Tunjangan

Sri Mulyani Ceritakan Keluarga PNS Meninggal Butuh 2 Tahun Terima Tunjangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: Humas Kemenkeu)

Pantau.com - Buat kalian yang sudah jadi pegawai negeri sipil atau ingin jadi PNS, pasti informasi ini akan membuat kalian bernafas lega. Pasalnya, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BPN) menandatangani nota kesepahama perihal peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi yang memiliki pengakuan legalitas administrasi.

Melalui kerja sama ini, Kemenkeu dan BKN akan dapat melakukan pertukaran data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kedua institusi, yaitu Human Resources Information System (HRIS) Kementerian Keuangan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ada di BKN. 

Baca juga: Fix! Donald Trump Tegaskan AS Tak Akan Berbisnis Dengan Huawei

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan salah satu keresahannya atas waktu yang diperlukan untuk memproses sebuah keterangan jika seorang ASN sudah tidak bekerja karena kematian. 

"Saya baca nota dinas-nya itu butuh 40 bulan. Keluarganya baru terima itu 2 tahun atau lebih. Keputusan itu ada hubungannya dengan tunjangan mereka. Anaknya mungkin dalam kurun waktu itu (40 bulan) mungkin sudah terlanjur drop out (karena tidak ada penghasilan), anggaran baru keluar dari kita. Apalagi jika pasangannya tidak bekerja (tidak ada pemasukan). (Oleh karena itu) terus pelihara (rasa) kemanusiaan kita," katanya.

Baca juga: Sri Mulyani Nari Bareng Pegawai Kemenkeu, Netizen: Kapan Mereka Latihan?

Lebih lanjut, ia mendorong agar para pejabat lebih mengedepankan rasa empati dalam mengelola SDM ASN sehingga mampu merasakan kesulitan yang dihadapi para pegawai tersebut. Di sinilah institusi dan negara harus hadir pada saat yang tepat dan dalam bentuk yang sesuai kebutuhan.

Sri Mulyani menegaskan, keberpihakan dan kepedulian pengelola SDM terhadap ASN adalah kunci dari reformasi birokrasi yang profesional, berintegritas dan beriorientasi pelayanan terhadap masyarakat.

Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: