Sri Mulyani: Kapal Tangkap Ikan Ilegal Bisa Jadi Aset Negara Tapi Ada Syaratnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pantau.com/Ratih)

Pantau.com   Menteri Sri Mulyani turut angka bicara soal pro kotra kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Menurut menteri keuangan, kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset negara.

“Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja bisa dimanfaatkan bagi kita,” kata Sri Mulyani usai acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN, Rabu malam (11/1/2018).

Menurut Sri Mulyani, perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan kebijakan menenggelamkan kapal sebagai langkah penegakan hukum untuk memberikan efek jera. “Hal ini bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan, untuk kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya untuk menegakkan tata kelola yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Sri Mulyani.

Terlebih, kata Sri Mulyani menjelaskan kapal-kapal asing yang ditangkap karena melanggar hukum tidak bisa dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). “Kalau dari LMAN biasanya kalau sudah melalui proses hukum. Kalau itu pengambilalihan secara paksa, masih ada suatu proses hukum yang harus dilalui,” ujar dia.

Menambahkan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan proses penyitaan aset negara harus melalui penetapan pengadilan. “Ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas dan dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mau diserahkan ke DJKN, dimusnahkan, atau dilelang,” kata Isa.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti