Pantau.com - Pandemi virus Korona membuat dunia usaha tertekan. Dunia usaha sangat membutuhkan insentif agar bisa tetap eksis. Dampak yang paling nyata dunia usaha adalah banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga gulung tikar.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi, kasus sengketa bisnis dan pengajuan kepailitan akan terjadi akibat pandemi COVID-19. Terlebih, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda akan berakhir.
"Beberapa kasus hukum sering muncul baik sedang maupun akan berpotensi lebih muncul di kemudian hari. tentu kita berharap peran dari lembaga yudisial menjadi sangat penting, di mana menentukan dan juga menciptakan rasa keadilan dan kepastian. Sengketa bisnis antara pelaku usaha dan pengajuan kepailitan akan menjadi sesuatu yang akan kita lihat," ujar Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (27/8/2020).
Baca juga: Subsidi Bunga KUR Super Mikro Butuhkan Anggaran Rp760 Miliar
Sri Mulyani melanjutkan saat ini dunia membutuhkan lebih dari USD8 triliun untuk menangani dan mengatasi dampak COVID-19 dari sisi kesehatan, sosial, serta ekonomi. "Karena berdasarkan data hitungan International Monetary Fund (IMF) lebih dari USD8 triliun adalah sumber daya yang digunakan untuk menangani dan mengatasi COVID-19,” imbuhnya.
Pihaknya juga terus berkoordinasi secara intensif kepada semua aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penanganan krisis COVID-19 agar kebijakan yang diambil pemerintah selaras dengan koridor hukum yang ada.
“Kami, Kementerian Keuangan melakukan sinergi dan koordinasi bahkan dengan aparat penegak hukum pada saat kita memformulasikan kebijakan. Karena kita sangat memahami, suatu saat, ini bisa menjadi objek bagi siapa saja, subjek untuk bisa meminta keadilan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah,” tandasnya.
Baca juga: Begini Pesan Sri Mulyani di Tengah Ekonomi yang Sulit Akibat Pandemi
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
