Pantau Flash
Perkuat Ekonomi Umat, Kemenko Perekonomian Kolaborasi dengan NU
DPRD Jember dengan Bupati Tidak Akur, La Nyalla Bakal Adukan ke Presiden
Erick Thohir Ganti Dirut PT Pembangunan Perumahan
Doni Monardo Sebut Akan Ada Standarisasi Harga Tes PCR
Gempa M 7,1 Maluku Utara Akibat Subduksi Lempeng Laut Filipina

Sri Mulyani Tegaskan Penyaluran Dana untuk 56 Desa Fiktif Telah Dihentikan

Sri Mulyani Tegaskan Penyaluran Dana untuk 56 Desa Fiktif Telah Dihentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020, di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11/2019). (Foto: Antara/AstridFaidlatulHabibah)

Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah dihentikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk membahas postur APBN 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). “Penyaluran dana desa pada tahap ketiga 2019 untuk ke 56 desa dihentikan seluruhnya,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan penghentian penyaluran dana desa tersebut dilakukan sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa secara hukum maupun secara substansi fisik. “Kami bekerja berdasarkan seluruh evidence dan bukti secara fisik yang memang ada bukti tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Kemenkeu Tunggu Data dari Kemendagri Soal Jumlah Desa Fiktif

Ia menjelaskan kasus itu berawal dari pembentukan 56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011.

56 desa tersebut akhirnya mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 sehingga mulai 2017 desa itu memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebutkan bahwa penyaluran dana desa untuk empat desa dihentikan pada tahap ke-3 atau triwulan III-2018 karena terindikasi adanya permasalahan pada administrasinya sehingga pihak Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan.

“56 desa itu mengalami cacat hukum karena Perda itu tidak melalui tahapan di DPRD dan register Perda itu adalah tentang Pertanggungjawaban APBD. Jadi memang tujuannya begitu,” jelasnya.

Baca juga: Kemendagri Pastikan Desa Fiktif Itu...

Menurutnya, pembentukan desa baru harus memiliki Peraturan Daerah sendiri dan tidak ditempelkan pada Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD. “Kalau yang untuk baik-baik saja kan memang harusnya ada Perda sendiri. Ini ditempelkan dengan Perda tentang pertanggungjawaban,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki basis datanya.

“Kami akan minta Kemendagri dan Kemendes memperbaiki data basenya. Kita tentu juga berharap agar DPD IV juga mengawasi di daerah masing-masing,” katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: