Pantau Flash
Bayi 50 Hari Asal Cirebon Positif Korona Usai Diajak Orangtua ke Hajatan
Update COVID-19 di Indonesia: Jumlah Positif 30.514, Pasien Sembuh 9.907
KSP: Pemerintah Berhati-hati dan Tetap Waspada Memasuki Era New Normal
Meutya Hafid: Kepemimpinan Penerapan New Normal Tetap di Pemerintah Sipil
KPU dan Kemendagri Sedang Siapkan Protokol Kesehatan Tahapan Pilkada 2020

Transportasi Massal Jadi PR Ibu Kota Baru

Headline
Transportasi Massal Jadi PR Ibu Kota Baru Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata menilai ibu kota negara baru harus berfokus pada angkutan massal bukan angkutan pribadi.

Djoko menjelaskan Ibu Kota baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning).

"Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung," kata Djoko.

Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum. Kendaraan bermotor listrik dapat didorong wajib digunakan di kawasan ibu kota negara yang baru ini. Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (seperti pejalan kaki dan pesepeda) harus lebar yang dilindungi pohon peneduh.

Baca juga: Faktor Ini Bikin Jakarta Harus Lepas Predikat Jadi Ibu Kota Selama 58 Tahun

Selain itu, jalur sepeda tidak disatukan dengan jalur kendaraan bermotor, terkecuali diberikan pembatas fisik, tidak hanya berupa lajur sepeda (bike lane) saja.

Demikian pula penyediaan layanan sarana transportasi umum yang humanis sudah harus direncanakan dengan matang.

Menurut Djoko, paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan.

"Tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup bus lane (lajur bus). Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT)," katanya.

Dia juga menyarankan para pejabat negara diupayakan minim memakai kendaraan dinas. Pejabat negara dapat menggunakan kendaraan dinas hanya keluar ibu kota negara untuk kegiatan kunjungan ke daerah. Jika hanya perjalanan masih di dalam komplek perkantoran lembaga negara diupayakan memakai transportasi umum yang ada.

"Sarana transportasi umum benar-benar diciptakan nyaman melayani semua orang tidak terkecuali bagi pejabat negara," katanya.

Baca juga: Ekspor Cangkang Sawit Ke Jepang, RI Penuhi Bahan Energi Hijau Dunia

Terlebih, lanjut dia, nantinya jarak rumah dinas pejabat negara dengan kantor lembaga negara dibangun tidak berjauhan dan antar kantor lembaga negara berada dalam satu kawasan. Negara bisa menghemat anggaran dari sisi operasional kendaraan dinas.

Djoko menjelaskan sistem jaringan transportasi terintegrasi harus terhubung antara kawasan inti pusat pemerintahan, seperti istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), taman budaya, botanical garden), kawasan inti Ibu Kota negara (seperti perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pusat perbelanjaan).

Juga dengan kawasan perluasan, seperti national park, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman non-ASN, bandara, pelabuhan, angkutan sungai, wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta wilayah provinsi sekitarnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: