Pantau – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengusulkan Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu, ia juga menyampaikan, agar lembaga baru tersebut nantinya berada di bawah presiden dan fokus menangani pendapatan negara.
“Kalau ditangani oleh seorang menteri, kan dia sibuk urus ekonomi makro, urus ini, urus itu. Tapi kalau khusus untuk pendapatan negara, bisa fokus,” ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: LaNyalla Desak Skandal Pajak Diusut Transparan dan Jangan Takut-takuti Rakyat
Fadel mencontohkan pengalamannya saat menjadi Gubernur Gorontalo. Saat itu, ia memisahkan Biro Keuangan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Akhirnya, setelah itu kita bikin di seluruh Indonesia. Tapi secara nasional kan belum ada, jadi memang ini ada orang yang nggak mau aja,” lanjutnya.
Fadel mengemukakan, di sejumlah negara lain, hal tersebut sudah dilakukan. Ia bahkan mencontohkan negara tetangga Singapura yang saat ini memiliki badan pajak yang terpisah dengan kementerian.
Baca Juga: Kepatuhan Rakyat Bayar Pajak Rendah, Korlantas Usulkan Hapus Bea Balik Nama
“Jadi banyak negara-negara lain, beberapa negara di Eropa sudah bikin hal yang sama. Sehingga ini timing-nya tepat di saat lagi ramai sekarang masalah pajak ini,” tutupnya.
Sebagai informasi, belakangan ini Ditjen Pajak menjadi sorotan publik karena sejumlah oknum pegawainya yang terlibat persoalan hukum.
Hal ini bermula dari kasus kekayaan tak wajar mantan pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Kasus itu pun diyakini akan menyeret nama-nama lain di Ditjen Pajak.
