Pantau Flash
Jepang Jalani 'The New Normal' Usai Status Darurat COVID-19 Dicabut
Peneliti LIPI Prediksi Warga yang Kembali ke Jakarta Sedikit
Ketegangan AS- China buat Rupiah Melemah Rp14.755 per Dolar
Erick Thohir: 90 Persen BUMN Terdampak COVID-19
YLKI: Rencana Pembukaan Mal 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI Pertanyakan 5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Dinonaktifkan

YLKI Pertanyakan 5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Dinonaktifkan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai keputusan pemerintah menonaktifkan 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan per 1 Agustus 2019 dinilai minim sosialisasi.

"Penonaktifan 5,2 juta PBI ini apa tidak terburu-buru dengan minimnya sosialisasi di masyarakat," kata Tulus di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dia mengatakan informasi penonaktifan 5,2 juta peserta PBI dan menggantinya dengan warga prasejahtera dalam data terbaru di Kementerian Sosial dengan jumlah yang sama hanya jeda satu hari sebelum ditetapkan disebut terlalu cepat.

Dia menilai pengambilan keputusan tersebut akan menimbulkan risiko gejolak di masyarakat dikarenakan penyampaian informasi yang minim dalam waktu singkat.

Baca juga: Irfan Hakim Tercyduk Daftar Kredit Rumah DP 0 Rupiah Program Pemprov DKI

Tulus membandingkan kebijakan tersebut dengan pencabutan subsidi listrik 900 volt-ampere yang sosialisasinya lebih bagus dengan dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Menurut dia, pihak BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial sebaiknya membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI apabila warga tersebut merasa dirinya masih layak mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah.

Tulus menyebut antisipasi pemerintah kala mencabut subsidi listrik 900 VA sudah tepat karena menyediakan posko pengaduan.

"Bagaimanapun masyarakat yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan memiliki hak jawab," kata dia.

Baca juga: Bank di Singapura Bakal Tinggalkan Kartu ATM karena Pilih QR Code

Pemerintah menonaktifkan 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tadinya dibayarkan iuran kepesertaannya oleh pemerintah lewat APBN mulai berlaku per 1 Agustus 2019.

Dari total 5,2 juta PBI yang dinonaktifkan, sebanyak 5.113.842 individu memiliki NIK dengan status tidak jelas. Jumlah warga tersebut juga disebutkan secara keseluruhan tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014 hingga saat ini.

Sementara sebanyak 114.010 individu tercatat telah meninggal, memiliki data ganda, dan pindah segmen atau menjadi lebih mampu.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: