Pantau Flash
Blak-blakan Menkes: Pemerintah Tidak Ada Rencana untuk Subsidi Test PCR
Maluku Utara Diguncang Gempa 5,1 Magnitudo, Berpusat di Kedalaman 92 Km
Kabar Gembira! Menkes Buka Peluang Vaksinasi Usia 5-11 Tahun Dimulai Awal 2022
Polri Ringkus Komplotan Judi dan Pornografi Online, Raup Rp4,5 Miliar per Bulan
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan

YLKI Sarankan Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Iuran Non PBI Rp60.000

YLKI Sarankan Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Iuran Non PBI Rp60.000 Aplikasi BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/BPJS Kesehatan)

Pantau.com - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 perse  nelas membuat reaksi banyak pihak. Dalam hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga memberikan 4 poin desakan kepada pengelolaan dan managemen BPJS Kesehatan. 

Jika selama ini sobat Pantau mengenal pengelasan dalam iuran BPJS, maka YLKI menilai, kelas dalam BPJS perlu diselaraskan.

"Menghilangkan kelas iuran BPJSKes. Hal ini selaras dengan spirit asuransi sosial yakni gotong royong. Jadi iuran BPJSKes hanya satu kategori saja," ungkap Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Bicara Soal Iuran: Kita Menyesuaikan dengan Hitungan

Kemudian, poin kedua adalah daftar peserta BPJSKes kategori PBI harus diverifikasi ulang, dan agar lebih transparan dan akuntabel nama penerima PBI harus bisa diakses oleh publik.

Selanjutnya managemen BPJSKes harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen. Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJSKes. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi.

Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen! Kelas I Rp160.000

Untuk saran terakhir YLKI juga mengusulkan untuk menjadi mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, juga harus dilakukan verifikasi, khususnys terkait ketersediaan dan jumlah dokter yang ada.

Sementara untuk besaran iuran yang diusulkan jika tanpa kelas, maka iuran yang dibebankan kepada peserta adalah Rp60.000.

"Usulan besaran kenaikan tarif YLKI memberikan toleransi dengan formulasi besaran, sbb: untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp30.000-Rp40.000. Sedangkan untuk peserta non PBI,  usulan tarif rata-rata Rp60.000," tegasnya.

Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: