Kasus Mafia Minyak Goreng Segera Disidangkan, Para Tersangka Ditahan 20 Hari

Headline
Ekonom Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya digiring petugas Kejaksaan Agung dari Gedung Bundar menuju Rutan Salemba Jakarta Pusat, Selasa, (17/5/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Pantau – Tim jaksa penuntut umum Jampidsus Kejagung telah menerima berkas 5 tersangka dan alat bukti untuk segera menyusun dakwaan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO pada 2021-2022, Senin (1/8/2022).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya telah melakukan serah terima ke tahap 2 (penuntutan) dalam kasus tersebut.

“Penyidik Jampidsus telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) atas 5 (lima) berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya Januari 2021 – Maret 2022 kepada jaksa penuntut umum Jampidsus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya.

Adapun kelima tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama hingga 20 Agustus 2022 di rutan terpisah di Kejagung, Kejari Jaksel dan Salemba Jakarta Pusat.

Kelima tersangka itu yakni, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, General manager PT Musi Emas Picare Togar.

Kemudian, Senior manager corporate affair Permata Hijau Stanley MA, dan Konsultan Kemendag Lin Che Wei.

Para tersangka diduga melakukan manipulasi persetujuan ekspor (PE) minyak goreng atau CPO, yang mengabaikan ketentuan pemenuhan domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen dan 30 persen atau melanggar ketentuan ketersediaan kebutuhan dalam negeri dan persyaratan lainnya.

Akibat perbuatan itu, para tersangka merugikan negara dan perekonomian negara senilai Rp18,3 triliun.

“Dalam perkara ini, akibat perbuatan para tersangka yakni tersangka IWW, tersangka MPT, tersangka SM, tersangka PTS, dan tersangka LCW alias WH mengakibatkan kerugian perekonomian negara Rp18, 3 triliun,” ujarnya.

Kapuspenkum menambahkan, setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, tim jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan kelima berkas perkara tersebut di atas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Para tersangka disangka melanggar, primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [Laporan Syrudatin]

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan