Komisi III Batal Bahas RKUHP Hari Ini

Headline
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. (Foto: Antara/Dian Hadiyatna)Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. (Foto: Antara/Dian Hadiyatna)

Pantau – Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama pemerintah, Senin (21/11/2022). Namun, agenda tersebut ditunda hingga 24 November mendatang.

Hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari.

“Benar, ditunda hingga tanggal 24 November,”ungkap Tobas, sapaan akrabnya, Minggu (20/11/2022).

Tobas berharap, agar penundaan rapat memang benar-benar untuk mengkaji kembali masukan-masukan yang telah diberikan untuk perbaikan RKUHP.

“Berdasarkan rapat tanggal 3 dan 9 November yang lalu masih terdapat isu-isu krusial yang harus dikaji baik oleh Pemerintah maupun DPR,” jelasnya.

Isu-isu krusial tersebut, kata Tobas, di antaranya living law yang berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Kemudian, pasal-pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat yang harus dibatasi pengertiannya.

“Pengertian makar, penyerangan kehormatan harkat martabat presiden/wapres, penghinaan lembaga negara, penghinaan kekuasaan umum,” tutur Tobas.

Selain itu, Tobas juga mengingatkan isu krusial mengenai contempt of court terkait publikasi persidangan, rekayasa kasus sebagai usulan baru yang belum ada di draft, pidana terkait narkotika yang harus disesuaikan dengan rencana kebijakan narkotika baru dalam RUU Narkotika.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, isu krusial mengenai pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan, pemenuhan asas nondiskriminasi bagi penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur juga perlu disoroti.

“Kemudian, isu kohabitasi yang menjadi overkriminalisasi karena bukan menjadi ranah negara untuk menjadikannya sebagai pidana juga perlu dibahas,” ungkapnya.

Di sisi lain, Tobas menilai bahwa keputusan yang akan diambil nantinya dalam pembahasan RKUHP adalah proses politik.

“Bagaimanapun proses legislasi merupakan proses politik juga. Sehingga, harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang nantinya diambil baik secara musyawarah maupun suara terbanyak,” tutupnya.

Tim Pantau
Reporter
Aditya Andreas
Penulis
Aditya Andreas