KPK Deteksi Ceruk Korupsi dalam Program Penurunan Stunting

Headline
Gedung KPK (Deni Hardimansyah/Pantau.com)Gedung KPK (Deni Hardimansyah/Pantau.com)

Pantau – KPK mengendus adanya ceruk korupsi dari program nasional penurunan prevalensi stunting. Ceruk korupsi itu merujuk pada laporan inspektorat pemerintah daerah (Pemda) perihal pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting.

“Dari identifikasi yang KPK lakukan, terdapat beberapa praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang berisiko menimbulkan korupsi,” kata Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK Niken Ariati dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Niken mengungkapkan, ceruk korupsi itu bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu anggaran, pengadaan, dan pengawasan.

Menurutnya, dalam aspek penganggaran, ada temuan di lapangan yang menunjukkan indikasi tumpang-tindih perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan Pemda.

Tak hanya itu, KPK menemukan adanya pengadaan barang yang tidak dibutuhkan dalam program penurunan stunting.

Salah satunya dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diseragamkan ke semua daerah tanpa analisis kebutuhan objek.

Niken menyebut, belum adanya pengawasan khusus terkait program tersebut membuat celah adanya tindak pidana korupsi semakin besar.

“Praktik-praktik dalam aspek tersebut sangat berisiko menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Hal ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan,” tutur Niken.

Beberapa rekomendasi diberikan KPK perihal pencegahan praktik korupsi dalam program nasional penurunan stunting. Misalnya, lewat pelibatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyusun Pedoman Penyusunan APBD bagi program tersebut.

“Tim Stranas PK akan mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran melalui format digital mulai dari level desa hingga pusat, termasuk monitoring proses penyusunan RKP, Renja, RKA, dan DIPA, sehingga ke depan tagging anggaran untuk stunting benar-benar mendukung penurunan prevalensi stunting,” ujar Niken.

“Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang akan digunakan inspektorat untuk melakukan pengawasan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat mencegah adanya penyimpangan dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting,” sambungnya.

Tim Pantau
Editor
Khalied Malvino
Penulis
Khalied Malvino