Mendagri Minta Kepala Daerah Bersih-bersih Buntut Penangkapan Bupati Kapuas

Headline
Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan menandatangani draf RPP PNBP rencana pengenaan tarif mengakses NIK Rp.1.000. (Antara)Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan menandatangani draf RPP PNBP rencana pengenaan tarif mengakses NIK Rp.1.000. (Antara)

Pantau – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta setiap Kepala Daerah untuk melakukan bersih-bersih. Hal itu buntuk dari penangkapan Bupati Kapuas yang terjerat kasus Korupsi.
“Saya minta teman-teman kepala daerah tolonglah berubah kita, gerakan anti korupsi. Saya ulangi, kita harus cepat beradaptasi kepada perubahan lingkungan ini, harus bersih-bersih. Itu saja,” kata Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Diketahui Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat, dan istrinya yang merupakan anggota DPR bernama Ary Egahni Ben Bahat ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi setelah menerima uang Rp 8,7 miliar. Tito mengatakan pihaknya akan menghormati semua proses hukum yang berlaku.
“Saya menghormati proses hukum. Saya nggak tahu apa, kasusnya secara detail, nggak ngerti, saya hanya membaca media. Nanti biasanya dari KPK akan memberikan pemberitahuan kepada kita bahkan kadang-kadang biasanya minta saksi ahli kepada Kemendagri,” ujar Tito.

Sebelumnya, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat beserta istrinya, yang anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ary Egahni Ben Bahat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya diduga memotong pembayaran pegawai negeri di Kalimantan Tengah.

“Saat ini KPK telah melakukan penyidikan dan menetapkan pihak sebagai tersangka terkait dugaan korupsi oleh penyelenggara negara yaitu ketika menjalankan tugas melakukan perbuatan di antaranya meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kepada kas umum,” kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (28/3).

Tim Pantau
Penulis
Ahmad Ryansyah