Pantau – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikabarkan bakal mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.
Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menyebut, kedatangan Basuki ini merupakan salah satu agenda KPK dalam memberikan penguatan integritas bagi para penyelenggara negara dalam pembekalan antikorupsi untuk diberikan kepada jajaran pegawai Kementerian PUPR.
“Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi enam Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung,” kata Ipi kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan langsung menyampaikan pembekalan antikorupsi di Kementerian PUPR. Terlibat pula Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Ipi menuturkan, Kementerian PUPR dan KPK sudah menggelar serangkaian kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi, salah satunya kajian terkait infrastruktur.
“Kajian KPK tahun 2017 ini memetakan beberapa tipologi praktik korupsi yang terjadi terkait infrastruktur jalan, yakni perbuatan curang oleh pemborong, pengawas, penerima pekerjaan, dan praktik ijon pekerjaan,” tutur Ipi.
Tak hanya itu, Ipi mengatakan KPK juga mendapati praktik korupsi dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Modus korupsi paling banyak ditemukan berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan.
Ipi menyebut, dalam survei penialaian integritas (SPI) 2022, Kementerian PUPR mampu meraih skor 73,59 dari rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari sebelumnya di tahun 2021 meraih 82,64.
Setidaknya ada 8 titik rawan korupsi di Kementerian PUPR yang ditemukan KPK merujuk pada hasil SPI 2022. Resiko itu mulai dari penyalahgunaan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan dalam promosi dan mutasi.
Ipi mengatakan lewat program penguatan integritas atau executive briefing ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik korupsi para penyelenggara negara.
“Executive Briefing merupakan pembekalan antikorupsi yang KPK usung melalui program PAKU Integritas yang meliputi dua kegiatan utama. Yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara,” tutur Ipi.
“Kementerian PUPR merupakan kementerian kedua yang menerima pembekalan antikorupsi di tahun 2023 setelah Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, KPK akan memberikan pembekalan yang sama kepada Kementerian BUMN,” tambahnya.
