Pemerintah Usulkan Perjelas Definisi Makar dalam RKUHP

Headline
Raker Komisi IIIRaker Komisi III DPR RI.

Pantau – Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej alias Eddy mengusulkan agar definisi makar dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diperjelas.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Eddy mengusulkan agar definisi makar sebagai tindakan serangan hingga menimbulkan korban.

“Pasal 160 poin 8 kita ubah istilah makar, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Sehingga lebih ketat, tidak menimbulkan penafsiran ganda,” katanya.

Baca Juga: Dewan Pers Minta Presiden Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Eddy mengatakan, definisi tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XC/2017.

Dalam putusan itu, penegak hukum baru dapat mengambil vonis terhadap seseorang yang melakukan tindakan makar, jika telah melakukan tindakan serangan dan telah menimbulkan korban.

“Lain halnya dengan dengan rumusan yang telah ada pada tindak pidana makar seperti saat ini, yang harus dikaitkan antara Pasal 87 ataupun Pasal 53 KUHP,” kata Eddy.

Baca Juga: Komisi III DPR akan Tanyai Kapolri Perihal Dugaan Aliran Dana Tambang Ilegal

Selain soal makar, pemerintah juga mengusulkan penambahan pasal rekayasa kasus yang sebelumnya diusulkan fraksi PPP.

Ada pula perubahan pada pasal penghinaan terhadap lembaga negara, seperti MA, MK, DPR, hingga MPR. Termasuk soal pasal penganiayaan hewan yang diizinkan dalam adat istiadat.

Tim Pantau
Reporter
Aditya Andreas
Penulis
Aditya Andreas