Tak Peduli NasDem Capreskan Anies, KPK Tetap Usut Kasus Formula E Jakarta

Headline
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies akan dimintai keterangan soal permasalahan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta yang sedang diselidiki KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Pantau – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 dari Partai NasDem tak bakal menghalangi pengusutan kasus dugaan korupsi pagelaran Formula E Jakarta di KPK.

“Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi, atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol,” kata Alex kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Ia menuturkan, KPK bakal transparan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta itu. Penyelidikan ini dilakukan agar KPK tak dicurgai seakan-akan mengkriminalisasi Anies.

“Kami sudah mempertimbangkan juga bagaimana proses lidik itu kita buka saja supaya masyarakat, temen-temen wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang diperoleh oleh KPK. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang,” ujar Alex.

Alex menyatakan, KPK tak pernah menyasar seseorang untuk dijadikan tersangka, termasuk Anies Baswedan dlaam kasus dugaan korupsi Formula E.

“Saya selalu sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

Alex menambahkan, KPK sudah bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahas kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. KPK juga telah berkoordinasi dengan BPK ihwal penghitungan kerugian negara.

Pertemuan KPK-BPK itu digelar pada Jumat (30/9/2022). Namun, Alex enggan menjelaskan secara rinci terkait substansi pertemuan tersebut.

“Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK ya, kapan? Jumat yang lalu. Tentu substansi apa yang dibicarakan bukan untuk konsumsi media tapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah itu sudah menjadi SOP, baik di BPK atau di BPKP,” kata Alex.

Kemudian Alex menyinggung pengalaman dirinya sebagai auditor selama 20 tahun. Menurutnya, auditor tidak menyimpulkan siapa pelaku korupsi, tapi hanya sebatas mengungkap hitungan tentang kerugian negara.

“Auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, dia hanya mengungkap fakta. Nah tentu yang bertugas untuk menentukan apakah suatu peristiwa, peristiwa pidana, peristiwa administratif atau peristiwa perdata, itu domainnya penyidik, penuntut umum seperti,” ucapnya.

“BPK hanya menghitung nilai kerugian negara ya dalam kasus apapun. Bisa jadi perdata, bisa jadi administratif atau bahkan pidana,” tambahnya.

Tim Pantau
Editor
Khalied Malvino
Penulis
Khalied Malvino