EKONID Gelar Sosialisasi Aturan Baru Rantai Pasok Jerman

Headline
Suasana sosialisasi aturan baru rantai pasok Jerman di Jakarta (Foto: Istimewa)

Pantau.com- Parlemen Jerman telah mengumumkan adanya Undang-Undang (UU) tentang Uji Tuntas atas Rantai Pasokan pada Juni 2021. Perusahaan di Indonesia yang Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman (EKONID) menggandeng Kantor Hukum Luther LLP dalam melakukan sosialisasi UU tersebut.

“Perusahaan dan UMKM Indonesia yang sudah maupun akan melakukan penetrasi di pasar Jerman dapat mempersiapkan diri untuk menyesuaikan strategi dan operasional bisnisnya dengan Undang-Undang Uji Tuntas atas Rantai Pasokan Jerman yang baru ini,” kata Managing Director EKONID  Jan Roennfeld dalam keterangan tertulis yang diterima Pantau.com, Jumat (27/5/2022).

Menurut Jan, dengan sosialisasi aturan baru ini, diharapkan akan mendorong dunia usaha di Indonesia agar lebih memiliki nilai tambah dan peningkatan daya saing ketimbang negara-negara lain. UU yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2023 ini akan berimplikasi terhadap bisnis di Indonesia, terutama atas perusahaan Jerman yang memiliki anak perusahaan dan bisnis afiliasi di Indonesia, dan juga para pemasok langsung dan tidak langsung. Para pelaku usaha Indonesia yang menjadi pemasok langsung atau tidak langsung adalah para pelaku usaha yang menjual barang atau memberikan jasa kepada perusahaan di Jerman.

Registered Foreign Advocate (Indonesia), Partner and Location Head dari Kantor Hukum Luther LLP, Philipp Kersting, menambahkan, walaupun uji tuntas atas rantai pasok ini adalah kewajiban dari perusahaan Jerman dan anak perusahaannya, pelaku usaha Indonesia diharapkan bisa mempersiapkan diri untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya agar tetap memahami standar internasional terkini terkait uji tuntas rantai pasokan, dan turut bertanggung jawab dalam mencegah adanya pelanggaran HAM dan dampak negative terhadap lingkungan dalam rantai pasokan.

Philipp juga menyampaikan bahwa Uni Eropa akan menerbitkan ketentuan mengenai Uji Tuntas atas Rantai Pasokan, sehingga pemahaman atas UU tentang Uji Tuntas atas Rantai Pasokan ini bisa membantu pelaku usaha memahami ketentuan baru ini bukan hanya untuk memasuki pasar Jerman tapi juga Uni Eropa pada umumnya.

“Tujuan dari Undang-undang Rantai Pasokan Jerman ini adalah untuk memitigasi resiko terhadap pelanggaran HAM dan dampak lingkungan dalam rantai pasokan global. Jadi diharapkan agar para pelaku bisnis yang terlibat dalam rantai pasokan ke pasar Jerman bisa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa resiko-resiko ini termitigasi dengan baik dan tidak alih-alih berubah menjadi pelanggaran,” tegas Phillip.

Tim Pantau
Reporter
Tim Redaksi
Editor
Muhammad Rodhi