Pantau Flash
Kasus Omicron Kian Tinggi, Menag Minta Imlek Dirayakan Sederhana dan Patuhi Prokes
Komnas HAM Temukan Lebih dari Satu Korban Tewas di Kerangkeng Milik Bupati Langkat
Ketum PBNU: Kikis Politik Identitas yang Digunakan sebagai Senjata Politik
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus Pengeroyokan Lansia di Cakung
Catat! Taman Bertema Studio Ghibli akan Dibuka pada Bulan November

Kapal China Masuk Wilayahnya, Malaysia Tegas Langsung Panggil Dubes China untuk Protes

Kapal China Masuk Wilayahnya, Malaysia Tegas Langsung Panggil Dubes China untuk Protes Ilustrasi penampakan Hohhot (Hull 161), kapal perusak kawal rudal milik Komando Armada Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). (Foto: ChinaMilitary via Antara)

Pantau.com - Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memanggil duta besar China untuk menyatakan sikap dan protesnya terhadap keberadaan dan aktivitas kapal-kapal China, termasuk kapal penelitian, di zona ekonomi eksklusif Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Selasa (5/10/2021), mengatakan keberadaan dan aktivitas kapal-kapal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Sikap dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya di perairan negara itu," katanya.

Baca juga: China Harapkan Persahabatan dengan Indonesia Terus Terjaga dengan Baik

Kemlu menyatakan Malaysia juga sebelumnya menyampaikan keberatan atas intrusi kapal-kapal asing lainnya ke perairan negara tersebut. "Dalam menentukan sikap dan tindakan yang diambil Malaysia terhadap masalah kompleks Laut China Selatan dan melibatkan hubungan antarnegara, kepentingan nasional akan tetap menjadi andalan," katanya.

Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

Baca juga: Hikmahanto soal Kapal China Wara-wiri di Natuna: Pemerintah Harus Kerahkan Kapal Bakamla

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: