Mantan Menteri Informasi Pakistan Ditangkap gegara Ancam KPU

Headline
Ilustrasi bendera Pakistan. (Foto: Reuters)Ilustrasi bendera Pakistan. (Foto: Reuters)

Pantau – Polisi Pakistan menangkap Fawad Chaudhry, mantan menteri informasi dan pemimpin senior partai oposisi utama, dengan dugaan mengancam KPU atau otoritas pemilihan umum negara tersebut.

Perihal penahanan itu dikonfirmasi oleh petugas polisi dan anggota keluarga Chaudhry pada Rabu.

Chaudhry, yang menjabat sebagai Menteri Informasi Pakistan pada 2018-2022, ditangkap di rumahnya di kota Lahore beberapa jam setelah ia secara terbuka mengkritik pemerintah melakukan perencanaan penahanan ketua partai Tehreek-e-Insaf (PTI) Pakistan Imran Khan.

Kasus hukum Chaudhry digelar di kantor polisi Kohsar Islamabad pada Selasa malam setelah adanya pengaduan atas dirinya oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakistan Umar Hameed.

Mantan menteri yang flamboyan itu dituduh mengancam ketua dan anggota KPU dengan konsekuensi tertentu saat konferensi pers pada Selasa, menurut keterangan laporan kasus.

Chaudhry adalah ajudan dekat mantan perdana menteri Imran Khan dan wakil presiden PTI.

Chaudhry dan ketua PTI telah mengkritik Komisi Pemilihan Umum yang pada pekan lalu menunjuk taipan media Mohsin Naqvi sebagai pejabat kepala menteri provinsi terpadat Punjab. PTI menuduh Naqvi “pro pemerintah”.

Imran Khan dan sejumlah ketua partai lain mengutuk penangkapan Chaudhry dan memperingatkan bahwa partai-partai akan turun ke jalan jika ia tidak dibebaskan.

Juru bicara PTI Hassan Khawas mengatakan kepada wartawan bahwa Chaudhry akan dihadirkan ke pengadilan di Islamabad untuk kemudian ditahan polisi.

Ratusan anggota PTI berkumpul di kediaman Khan di Zaman Park di Lahore karena khawatir sang mantan perdana menteri Pakistan itu juga akan ditangkap.

Khan, mantan perdana menteri yang digulingkan dengan mosi tidak percaya pada April 2022, telah menyerukan untuk pemilu dilaksanakan lebih cepat. Saat ini pemilu dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun.

Dalam upaya untuk mendorong tuntutannya lebih lanjut, ia meminta majelis provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa –tempat PTI dan mitra koalisinya berkuasa– dibubarkan pada awal bulan ini.

Pemerintah koalisi Pakistan yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif menolak tuntutan Khan dan menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Muhammad Rodhi
Penulis
Muhammad Rodhi