Pantau Flash
Luhut Klaim Sektor Pariwisata Bisa Pulih dalam 10 Bulan Akibat COVID-19
Kemnaker: Ada 1,7 Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19
Kemenkes Tegaskan Imunisasi Harus Jalan Selama Pandemi Korona
Jusuf Kalla: Fatwa MUI DKI 2001 Perbolehkan Salat Jumat 2 Gelombang
Gugus Tugas: Skema Herd Immunity Butuh Waktu yang Lama

Moratorium Hukuman Mati di Sri Lanka Berakhir Setelah 43 Tahun

Moratorium Hukuman Mati di Sri Lanka Berakhir Setelah 43 Tahun Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. (Foto: Reuters/Dinuka Liyanawatte)

Pantau.com - Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena telah memerintahkan eksekusi empat pelanggar narkoba, yang berpotensi mengakhiri moratorium hukuman mati selama 43 tahun.

Dikutip dari The Guardian, Kamis (27/6/2019), ia mengatakan, telah menandatangani surat eksekusi tersebut, dan mengirim dokumen ke otoritas penjara.

Maithripala Sirisena melanjutkan, narkoba telah menjadi ancaman serius di seluruh negeri. Tercatat, ada 300.000 pecandu. Menurut Sirisena, 60 persen dari 24.000 narapidana telah dipenjara karena pelanggaran terkait narkoba.

Baca juga: Ekstremis Pelaku Bom Sri Lanka Didanai Dinas Intelijen Negara

Penjara Sri Lanka dibangun untuk menampung 11.000 orang. Pemerintah terakhir mengeksekusi seorang tahanan pada tahun 1976 tetapi ada 1.299 narapidana di penjara, termasuk 48 terpidana pelanggaran narkoba.

Otoritas berwenang penjara dilaporkan merekrut dua hangmen setelah dua lainnya memilih pergi karena tak ada hukuman mati. Pejabat di Kementerian Keadilan dan Penjara Bandula Jayasinghe mengungkapkan, tercatat 26 orang telah dipilih untuk pelatihan.

Perdagangan narkoba adalah pelanggaran besar di Sri Lanka. Pihak berwenang percaya bahwa negara tersebut digunakan oleh penjaja sebagai pusat transit. Penangkapan terkait narkoba naik 2 persen pada 2017 dari tahun sebelumnya, menjadi 81.156.

Baca juga: Produksi dan Edarkan Narkoba 1,2 Ton, 5 Pria China Divonis Mati

Kelompok-kelompok pemerhati HAM, pemerintah asing dan UE sebelumnya mengkritik saran Sirisena untuk menghidupkan kembali hukuman mati, dengan mengatakan tidak ada sistem peradilan pidana yang sempurna dan bahwa risiko mengeksekusi orang yang tidak bersalah tidak akan pernah bisa dihilangkan.

Sirisena, yang mengunjungi Filipina pada Januari, memuji tindakan keras terhadap obat-obatan terlarang yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte. Ia mengatakan, aksi Duterte adalah sebuah contoh nyata bagi dunia.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: