Pantau Flash
Satgas Laporkan 5.910.921 Jiwa Warga Indonesia Telah Mendapatkan Vaksinasi Lengkap
Polisi Libatkan Interpol Buru Pria Mengaku Nabi ke-26
Kanada Kembali Laporkan Kasus Pembekuan Darah Akibat Vaksin AstraZeneca
Penerima Vaksin COVID-19 Bertambah 95.060 Menjadi Total 10.801.244 Orang
Fly Over Cakung Bakal Uji Coba Perdana pada 19 hingga 21 April

2 Orang Penting di Kemenkumham dan KPU Ini yang Akan Ditemui AHY Bersama Para Ketua DPD Demokrat

2 Orang Penting di Kemenkumham dan KPU Ini yang Akan Ditemui AHY Bersama Para Ketua DPD Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: ANTARA)

Pantau.com - Pengurus pusat dan daerah Partai Demokrat berencana menemui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Cahyo R Muzhar, Senin (8/3/2021), dan menyerahkan laporan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa di Deli Serdang pekan lalu.

"Hari ini kami akan ke Kemenkumham ketemu dirjen (direktur jenderal, red) AHU, dan di KPU ketemu Plt Ketua Pak Ilham serta jajaran lain," kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui di kantor pusat partai, Jakarta, Senin.

Pejabat di KPU yang rencananya ditemui oleh pengurus Partai Demokrat adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ilham Saputra.

Baca juga: Yang Harus Dipelajari dari Konflik Demokrat, Partai Lain Harus Waspada

Herman menyebut pengurus akan menyerahkan laporan yang sama ke jajaran KPU. "Sesuai dengan aturan undang-undang, didaftarkan ke Kemenkumham dan KPU," ucap dia.

Ia kembali menegaskan kongres luar biasa di Deli Serdang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kalau merujuk pada AD/ART 2020 KLB harus atau wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sehingga kami juga bertanya siapa yang melakukan (KLB, red) di sana karena DPP Partai Demokrat tidak pernah membentuk panitia apapun terkait pertemuan politik tersebut di sana," tutur Herman.

Ia menambahkan penyelenggaraan KLB juga harus memenuhi syarat kehadiran dari pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC).

"Unsur suara DPD 2/3 suara dan DPC 50 persen suara plus harus mendapat persetujuan majelis tinggi, dan syarat itu tidak dipenuhi dan kepanitiaan tidak dipenuhi, sehingga itu harus dipertanyakan di mana unsur legal-nya,” ujarnya menjelaskan.

Baca juga: Kuatkan Konsolidasi Respons KLB Sumut, Hari Ini AHY Kumpulkan DPD-DPC Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan mengunjungi Kemenkumham Senin pagi didampingi oleh ketua DPD dari 34 provinsi dan kurang lebih 100 kader dari pengurus ranting di wilayah Jakarta.

Kunjungan ke Kemenkumham hari ini berlangsung satu hari setelah AHY mengumpulkan para ketua DPD di Jakarta dan menemui ketua DPC dari 514 kabupaten dan kota pada rangkaian rapat konsolidasi, Minggu (7/3).

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: